16.11.2026

UU Ketenagakerjaan Baru Atur Pesangon Pekerja Kontrak

UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur pesangon bagi pekerja kontrak dan outsourcing, dengan perhitungan berdasarkan masa kerja. Namun, draf finalnya masih menunggu sinkronisasi.

uu-ketenagakerjaan-baru-pesangon-pekerja-kontrak

Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada Selasa (6/10) mengatur pesangon bagi pekerja kontrak dan alih daya atau outsourcing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan nilai pesangon dihitung berdasarkan masa kerja, dengan batas masa kontrak maksimal empat tahun.

Dalam skema yang dijelaskan Said, pekerja kontrak maupun outsourcing berhak atas pesangon setara satu bulan upah untuk setiap satu tahun masa kerja. Dengan begitu, pekerja yang mencapai batas kontrak empat tahun dapat memperoleh pesangon hingga empat bulan upah.

Namun, Said mengingatkan isi final undang-undang tersebut belum tersedia untuk diakses. Draf yang disahkan DPR masih harus melalui sinkronisasi antarpasal, sehingga rincian ketentuan perlu dicermati setelah naskah final dipublikasikan.

Pesangon dihitung berdasarkan masa kerja

“Satu tahun satu bulan, dua tahun dua bulan, tiga tahun tiga bulan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10), saat menjelaskan perhitungan pesangon pekerja kontrak dan outsourcing.

Ia membandingkan skema itu dengan pekerja tetap, yang menurut keterangannya dapat memperoleh pesangon hingga sembilan bulan upah setelah masa kerja sembilan tahun atau lebih. Adapun pekerja kontrak dibatasi bekerja paling lama empat tahun, sehingga nilai pesangon maksimalnya empat bulan upah.

Batas empat tahun itu tersusun dari masa kontrak awal paling lama dua tahun, lalu dua kali perpanjangan yang masing-masing dapat berlangsung maksimal satu tahun. Setelah periode tersebut berakhir, perusahaan harus menentukan apakah pekerja masih dibutuhkan.

Jika masih dibutuhkan, pekerja dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Jika tidak, hubungan kerja dapat diakhiri melalui pemutusan hubungan kerja (PHK), menurut penjelasan Said.

Ia juga menyoroti pentingnya menghitung periode perpanjangan, bukan hanya akumulasi durasinya. Sebagai contoh, kontrak satu tahun yang dilanjutkan dengan perpanjangan enam bulan dan tiga bulan telah melewati tiga periode. Jika perusahaan masih ingin menggunakan pekerja itu, menurut Said, statusnya harus menjadi karyawan tetap meski total masa kerja belum mencapai empat tahun.

Outsourcing dibatasi pada pekerjaan penunjang

Undang-undang baru itu juga disebut membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Said menyatakan outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan.

Ia menyebut empat kategori pekerjaan, yakni katering atau penyediaan makanan, keamanan, kebersihan, serta pengemudi. Contoh yang disampaikan Said adalah layanan katering di pabrik televisi dan petugas keamanan di pabrik mobil.

Menurut dia, aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberi batasan yang jelas, sehingga penggunaan tenaga alih daya dapat menjangkau beragam jenis pekerjaan. Ia juga membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dinilainya masih membuka ruang lebih luas karena memakai frasa “antara lain”.

Ada ketentuan khusus untuk pekerjaan penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan, termasuk pada perusahaan BUMN. Said menjelaskan, perusahaan seperti Pertamina dan PLN, serta perusahaan pertambangan yang menggunakan pekerja outsourcing untuk pekerjaan penunjang, diwajibkan membentuk anak perusahaan atau badan usaha sejenis.

Skema itu, menurut Said, dimaksudkan agar hubungan kerja pekerja alih daya lebih jelas melalui perusahaan yang menaunginya. Ia menilai kejelasan tersebut dapat mendukung kepastian pekerjaan, pendapatan, dan jaminan sosial. Bentuk badan usahanya bisa menyesuaikan perusahaan, termasuk menggunakan sebutan vendor atau kontraktor.

Naskah final masih menunggu sinkronisasi

UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027. Panitia Kerja sebelumnya menyebut rancangan aturan tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, dengan cakupan antara lain hubungan kerja, tenaga kerja asing, dan pengupahan.

Meski demikian, Said mengatakan draf final belum dapat diakses, termasuk oleh KSPI. Naskah yang disahkan DPR masih perlu diselaraskan antarpasal untuk menghindari tumpang tindih aturan maupun perbedaan definisi. Ia memperkirakan proses itu memerlukan waktu paling cepat dua minggu dan umumnya hingga sekitar satu bulan sebelum draf masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.

Serikat pekerja lain menyambut sejumlah ketentuan baru, tetapi juga menekankan bahwa perlindungan harus terlihat dalam penerapannya. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mirah Sumirat menyebut pembatasan outsourcing dan kepastian masa kerja sebagai bagian dari aspirasi buruh. Ia juga mengingatkan perlunya mekanisme yang memastikan dana pesangon tersedia ketika PHK terjadi.

Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies sekaligus dosen hukum ketenagakerjaan UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menyoroti keterbukaan proses penyusunan dan menilai publik semestinya dapat membaca draf secara utuh sebelum pengesahan. Karena itu, dampak aturan baru ini tidak hanya bergantung pada rumusan pesangon, tetapi juga pada naskah final, aturan pelaksana, dan pengawasan di tempat kerja.

Setelah naskah akhir tersedia, pekerja dan perusahaan dapat menilai lebih jelas cara menghitung hak serta batas penggunaan tenaga alih daya. Kepastian itu akan menjadi ukuran penting apakah perubahan aturan benar-benar memberi perlindungan yang dijanjikan.

Wacanara