16.11.2026

Pajak Kurang Rp514 Triliun, DJP Genjot Penagihan

Penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. DJP akan mengintensifkan pengawasan dan penagihan untuk mengejar Rp514 triliun menuju outlook akhir tahun.

pajak-kurang-rp514-triliun-djp-genjot-penagihan

Pemerintah masih harus menghimpun Rp514 triliun penerimaan pajak pada November dan Desember 2026 untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta masyarakat mendukung upaya tersebut karena pajak digunakan untuk membiayai belanja negara.

Hingga 31 Oktober, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Jumlah itu setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka kekurangan Rp514 triliun mengacu pada selisih terhadap outlook akhir tahun, yang nilainya sekitar 98 persen dari target APBN.

Perbedaan acuan itu penting. Jika dihitung langsung dari target APBN Rp2.357,7 triliun, selisih dengan realisasi Oktober mencapai Rp560,9 triliun. Namun, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak setahun penuh berada di angka Rp2.310,8 triliun. Dengan patokan tersebut, kebutuhan tambahan dalam dua bulan terakhir adalah Rp514 triliun.

DJP fokus pada sektor utama dan kepatuhan

Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil mengatakan sisa penerimaan itu dibutuhkan untuk menopang pengeluaran pemerintah. Seperti diberitakan CNBC Indonesia dan detikFinance, ia meminta dukungan publik agar kewajiban perpajakan dipenuhi hingga tutup tahun.

“Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan meningkatkan upaya penghimpunan dalam dua bulan tersisa. Sektor yang akan dioptimalkan mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta kegiatan ekonomi digital.

Pengawasan, menurut Bimo, juga diarahkan pada kepatuhan wajib pajak dan kesetaraan perlakuan antara usaha digital dengan sektor ekonomi konvensional. DJP akan memantau kewajiban pembayaran, melakukan pemeriksaan, serta menjalankan penegakan aturan dan penagihan.

Upaya itu tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan terhadap wajib pajak. Bimo menyebut DJP akan memanfaatkan data dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha. Informasi dari sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga nonbank, juga akan dipakai untuk menguji data yang tersimpan di sistem Coretax.

Penggunaan data pihak ketiga menjadi bagian dari pengawasan selama periode akhir tahun. DJP menyatakan akan terus mencocokkan informasi yang tersedia dengan kewajiban pajak, sembari mengupayakan penerimaan dari berbagai sektor yang menjadi sumber utama.

Penerimaan negara masih perlu dikejar

Kebutuhan mengejar pajak berlangsung bersama target penerimaan negara lainnya. Suahasil menyampaikan bahwa pendapatan negara sampai Oktober mencapai Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target. Untuk November dan Desember, pemerintah masih perlu menghimpun Rp590,1 triliun dari seluruh pos penerimaan, termasuk pajak.

Di luar pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober mencapai Rp267,2 triliun, setara 79,5 persen dari targetnya. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, dengan realisasi Rp551,8 triliun atau 120,2 persen.

Suahasil mengaitkan capaian PNBP tersebut, antara lain, dengan penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Pemerintah berharap target akhir tahun dari berbagai pos penerimaan dapat terpenuhi, meski capaian setiap jenis penerimaan berbeda.

Bagi DJP, agenda berikutnya adalah memaksimalkan pengawasan dan penagihan sampai akhir Desember. Pemerintah belum menyampaikan hasil upaya tersebut; angka realisasi berikutnya akan menentukan seberapa dekat penerimaan pajak dengan outlook Rp2.310,8 triliun.

Wacanara