16.11.2026

Airlangga Respons Kekhawatiran Investor Usai Gibran Mundur

Pengusaha mengingatkan ketidakpastian politik setelah Gibran mundur dapat membuat investor menunda investasi. Airlangga menyatakan pemerintah menjaga agar dinamika politik tidak menghambat ekonomi.

airlangga-respons-kekhawatiran-investor-usai-gibran-mundur

Pengusaha meminta kepastian politik dan hukum setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Mereka mengkhawatirkan calon investor menunda penanaman modal, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menjaga agar dinamika politik tidak mengganggu kegiatan ekonomi.

Airlangga menanggapi kekhawatiran itu di Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026. Menurut dia, pelaku usaha memang mempertimbangkan kepastian hukum sebelum mengambil keputusan. Pemerintah, kata dia, mendorong agar urusan politik dan perekonomian tidak saling menghambat.

“Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian.”

Airlangga juga menyinggung kondisi bursa yang, menurut penilaiannya, relatif baik pada hari sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika calon investor disebut memilih bersikap wait and see, menunggu perkembangan sebelum menempatkan dana di Indonesia. DetikFinance melaporkan bahwa sejumlah pengusaha menilai dinamika politik pascapengunduran diri Gibran bisa memengaruhi rencana investasi dan ekspansi.

Pengusaha soroti kepastian hukum dan stabilitas

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menempatkan stabilitas dan kepastian hukum sebagai pertimbangan utama, terutama untuk investasi jangka panjang. Ia mengingatkan ketidakpastian politik yang berlangsung lama dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam merealisasikan rencana maupun memperluas usaha.

“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Shinta.

Pernyataan Shinta disampaikan kepada detikcom pada Kamis, 12 November 2026, sehari sebelum Airlangga memberikan tanggapan. Kekhawatiran itu bukan semata soal keputusan investor asing. Pelaku usaha dalam negeri juga membutuhkan situasi yang memungkinkan mereka menyusun rencana tanpa harus menunggu kepastian atas perkembangan politik.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai suasana politik yang kondusif dibutuhkan agar calon penanam modal tidak menunda keputusan. Ia juga mengaitkan kebutuhan investasi dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Sarman, ketidakpastian global yang sedang menekan perekonomian membuat stabilitas dalam negeri kian dibutuhkan.

Dalam pandangan Sarman, isu politik yang sensitif dapat memengaruhi keyakinan calon investor dan pelaku usaha. Jika rencana investasi tertahan, Indonesia berisiko kehilangan tambahan modal yang dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Namun, sumber yang disampaikan para pengusaha menjelaskan potensi penundaan, bukan menyebut angka investasi yang sudah dibatalkan atau ditahan.

Airlangga: diplomat asing tak mempertanyakan pengunduran diri

Airlangga mengatakan para duta besar dan diplomat dari negara sahabat tidak menyampaikan kekhawatiran khusus mengenai pengunduran diri Gibran dalam pertemuan dengan pemerintah. Ia juga menyebut tidak ada pertanyaan dari para perwakilan tersebut mengenai peristiwa itu.

Respons itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memberi gambaran bahwa hubungan ekonomi dengan mitra luar negeri tetap berjalan. Meski demikian, kekhawatiran pengusaha di dalam negeri tetap berkaitan dengan hal yang lebih praktis: apakah aturan usaha dapat dipastikan dan apakah perubahan politik akan berlarut-larut. Bagi investor yang membuat keputusan jangka panjang, kepastian mengenai proses dan lingkungan usaha ikut menentukan kapan modal benar-benar direalisasikan.

Perhatian berikutnya tertuju pada pengisian jabatan Wakil Presiden. Airlangga menyatakan mekanisme untuk mengisi posisi yang kosong telah diatur oleh MPR. Ia merujuk pada tenggat 60 hari yang diberikan kepada lembaga tersebut dan mengatakan pemerintah menunggu proses berjalan sesuai jadwal.

Dengan proses itu masih berlangsung, pemerintah menghadapi dua kebutuhan sekaligus: memastikan mekanisme politik berjalan dan menjaga keyakinan pelaku usaha. Sejauh ini, Airlangga menyebut pemisahan urusan politik dan ekonomi sebagai pendekatan pemerintah. Para pengusaha, sementara itu, masih menekankan stabilitas dan kepastian hukum sebagai syarat agar keputusan investasi tidak tertunda.

Wacanara