16.11.2026

Pajak Warteg, Maman Luruskan Isu Penagihan Pedagang

Maman Abdurahman mengatakan kunjungan petugas pajak ke sejumlah warteg diduga terkait kesalahan administrasi. Ia juga menjelaskan batas omzet pembebasan PPh bagi UMKM.

pajak-warteg-maman-luruskan-isu-penagihan-pedagang

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman menyebut kedatangan petugas pajak ke sejumlah warung tegal bukan gambaran kebijakan pemerintah untuk mengejar pajak pedagang kecil. Ia mengatakan kejadian yang ramai dibicarakan di media sosial itu kemungkinan terjadi karena kesalahan administrasi.

Menurut Maman, pemerintah telah memberi pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta setahun. Untuk usaha beromzet sampai Rp4,8 miliar per tahun, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 0,5 persen. Penjelasan itu disampaikannya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (3/11), seperti diberitakan CNN Indonesia.

“Jangan sampai disalahartikan seakan-akan saudara-saudara kita yang pengusaha warteg itu dikejar-kejar. Tidaklah, tidak mungkin seperti itu. Saya pikir kita juga tidak se-ekstrem itu,” kata Maman.

Kunjungan petugas disebut bukan kebijakan massal

Maman menyebut jumlah warung kecil di Indonesia mencapai jutaan. Karena itu, ia meminta kejadian petugas mendatangi satu atau dua warteg tidak dianggap sebagai operasi yang menyasar seluruh pedagang kecil. Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan administrasi, tetapi tidak memerinci bentuk kesalahan yang terjadi.

Penjelasan itu muncul setelah kunjungan petugas pajak ke warteg memicu kegaduhan di media sosial. Maman menekankan bahwa perlakuan pajak bagi usaha kecil perlu dipahami dengan melihat batas omzet dan jenis pajak yang dibicarakan. Ketentuan PPh UMKM, menurut penjelasannya, memberikan perlakuan berbeda berdasarkan pendapatan usaha.

Ambang pembebasan PPh sebesar Rp500 juta dihitung untuk omzet dalam setahun. Sementara itu, tarif final 0,5 persen berlaku bagi UMKM yang pendapatannya mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Angka-angka ini menjadi dasar yang dipakai Maman untuk menepis anggapan bahwa warteg, tukang pijat, atau pangkas rambut otomatis akan ditagih pajak hanya karena menjalankan usaha.

Maman menggunakan contoh pekerjaan jasa dan warung makan untuk menjelaskan bahwa banyak usaha kecil tidak mencapai batas omzet tersebut. Ia meminta pernyataan mengenai penerimaan pajak tidak langsung dibaca sebagai instruksi agar petugas mengejar pedagang dengan skala usaha kecil.

Pernyataan Hashim memicu tafsir berbeda

Perdebatan berawal dari pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10). Hashim menyoroti potensi penerimaan pajak dari transaksi tunai di sektor informal yang, menurutnya, kerap tidak tercatat.

Ia mencontohkan jasa pangkas rambut dan pijat panggilan yang biasanya tidak disertai bukti pembayaran tertulis. Hashim juga bercerita bahwa istrinya menggunakan jasa tukang pijat setiap dua pekan, tetapi tidak menerima kuitansi. Ia memperkirakan transaksi semacam itu berlangsung dalam jumlah besar, termasuk di warteg dan salon.

Dalam pidato tersebut, Hashim mengaitkan potensi pajak yang belum terkumpul dengan pembiayaan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia berpendapat Indonesia mampu membiayai program-program itu jika transaksi ekonomi dipungut pajak sesuai aturan yang berlaku. CNN Indonesia melaporkan Hashim menyebut tarif paling sedikit 11 persen untuk transaksi sehari-hari.

Namun, pembicaraan mengenai transaksi yang tidak tercatat berbeda dari ketentuan PPh final UMKM yang dijelaskan Maman. Pidato Hashim menyinggung potensi pajak dari transaksi sektor informal, sedangkan Maman menerangkan batas omzet dan tarif PPh bagi pelaku UMKM. Perbedaan konteks tersebut ikut menjelaskan mengapa pernyataan tentang pajak pedagang kecil menimbulkan tafsir yang beragam.

Perbedaan PPh usaha dan pajak transaksi

PPh UMKM dihitung dengan memperhatikan omzet usaha dan ketentuan tarif yang berlaku. Sementara itu, PPN merupakan jenis pajak berbeda. Dalam pidatonya, Hashim membahas transaksi jasa yang menurutnya luput dari pungutan PPN karena tidak memiliki bukti tertulis. Maman tidak menyebut bahwa semua usaha kecil akan dikenai PPN melalui kunjungan petugas ke warung.

Pemisahan jenis pajak ini penting dalam membaca kabar penagihan di warteg. Batas omzet yang disampaikan Maman berkenaan dengan fasilitas PPh UMKM, bukan penjelasan menyeluruh mengenai seluruh kewajiban pajak dari setiap transaksi. Karena itu, isu tentang satu kunjungan petugas tidak serta-merta membuktikan adanya perubahan kebijakan untuk seluruh pedagang kecil.

Maman meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan bahwa pemerintah sedang mengarahkan petugas untuk mendatangi warung-warung kecil. Dalam penjelasannya, ia kembali merujuk pada ketentuan pembebasan PPh untuk omzet di bawah Rp500 juta setahun dan tarif final 0,5 persen bagi UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Wacanara