16.11.2026

OJK Siapkan Pengumuman Pelaku Pidana Pasar Modal

OJK memperkirakan akan mengumumkan pihak yang terkena proses pidana pasar modal pekan depan. Nama dan perkara yang ditangani belum diungkap.

ojk-siapkan-pengumuman-pelaku-pidana-pasar-modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengumumkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana di pasar modal Indonesia pekan depan. Rencana itu menjadi tahap lanjutan penindakan regulator, setelah sebelumnya OJK menjatuhkan sanksi administratif dalam sejumlah perkara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan rencana tersebut kepada wartawan di sela pertemuan dengan media massa pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Ia tidak mengungkap nama maupun jumlah pihak yang akan diumumkan. “Mungkin minggu depan bisa diumumkan, itu akan ada orang-orang yang terkena,” kata Friderica, seperti dikutip Bloomberg Technoz.

Menurut Friderica, penegakan hukum atas beberapa kasus telah berlangsung sejak pertengahan Oktober dan akan berlanjut hingga November 2026. Langkah yang disiapkan OJK mencakup sanksi administratif bernilai besar serta proses pidana. Pengumuman pekan depan, dengan demikian, belum merinci seluruh perkara atau tahapan hukum yang akan dijalankan terhadap masing-masing pihak.

Pengumuman pidana menyusul sanksi administratif

Sejumlah pemberitaan sebelumnya telah menyoroti tindakan administratif OJK di pasar modal. Kompas.id, misalnya, melaporkan bahwa regulator mengutamakan jalur administratif dalam penanganan manipulasi perdagangan saham. CNBC Indonesia juga memberitakan denda Rp1,5 triliun terhadap Sinar Mas Tunggal serta keterkaitan sembilan perusahaan sekuritas dengan saham DSSA.

Informasi tersebut memberi gambaran bahwa rangkaian penindakan OJK mencakup lebih dari satu bentuk sanksi. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia belum menjelaskan apakah pihak-pihak yang akan diumumkan pekan depan berkaitan dengan perkara manipulasi saham, kasus DSSA, atau perkara lain. OJK juga belum menyampaikan hubungan langsung antara denda administratif yang telah dijatuhkan dan proses pidana yang akan diumumkan.

Pembedaan itu penting bagi pembaca pasar. Sanksi administratif dan proses pidana merupakan jalur penegakan yang berbeda, sementara pengumuman nama pihak yang terkena tindakan belum dengan sendirinya menjelaskan hasil akhir suatu perkara. Rincian resmi dari OJK diperlukan untuk mengetahui dugaan pelanggaran, posisi setiap pihak, serta langkah hukum berikutnya.

Tekanan reformasi setelah pengumuman MSCI

Friderica mengaitkan penegakan hukum tersebut dengan agenda pembenahan pasar modal. OJK merespons pengumuman MSCI pada pertengahan Oktober yang membuka konsultasi mengenai kemungkinan menempatkan pasar saham Indonesia dalam kategori Standalone, dari posisi emerging market saat ini. Konsultasi itu menjadi salah satu latar yang disebut regulator dalam mendorong pasar lebih kredibel, transparan, dan adil.

Perubahan klasifikasi yang dibahas MSCI belum diputuskan dalam informasi yang disampaikan OJK. Yang sudah dinyatakan adalah adanya proses konsultasi dan respons regulator berupa langkah penegakan serta reformasi. Karena itu, pengumuman perkara pidana dapat dibaca sebagai bagian dari upaya OJK memperlihatkan tindak lanjut terhadap persoalan di pasar, bukan sebagai bukti bahwa perubahan kategori pasar telah terjadi.

Kepercayaan terhadap pasar modal bergantung pada keterbukaan informasi dan konsistensi penegakan aturan. Bagi investor, identitas pihak yang diumumkan dan uraian perkara akan menentukan seberapa jauh tindakan tersebut dapat dinilai. Sampai pengumuman resmi keluar, OJK belum membeberkan detail yang memungkinkan publik mengaitkan calon pihak yang dikenai proses pidana dengan kasus tertentu.

Nama dan perkara masih menunggu penjelasan OJK

Bloomberg Technoz melaporkan bahwa sumber dari kalangan pelaku pasar sebelumnya memperkirakan akan ada sanksi pidana setelah serangkaian sanksi administratif ditetapkan. Sumber tersebut tidak disebutkan namanya. Keterangan itu sejalan dengan pernyataan Friderica mengenai rencana pengumuman, tetapi belum memberikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang akan dikenai tindakan ataupun bentuk dugaan pidananya.

Sejumlah media juga memberitakan OJK akan mengumumkan sanksi baru pada pekan berikutnya. Rincian yang dapat dipastikan sejauh ini masih terbatas pada waktu pengumuman yang diperkirakan, rentang penegakan hingga November 2026, dan keberadaan proses administratif maupun pidana. Publik dan pelaku pasar masih menunggu penjelasan resmi OJK mengenai nama, dugaan pelanggaran, serta tindak lanjut hukum setelah pengumuman disampaikan.

Wacanara