Notifikasi CbCR: Siapa yang Wajib Melapor ke DJP?
Notifikasi CbCR wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria, termasuk anggota grup usaha tanpa transaksi afiliasi. Tenggatnya paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak.
Wajib pajak dalam negeri yang menjadi anggota grup usaha perlu menyampaikan notifikasi Country by Country Report (CbCR) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini tetap berlaku meskipun wajib pajak tersebut tidak memiliki transaksi afiliasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023).
Notifikasi CbCR merupakan pemberitahuan kepada DJP mengenai ada atau tidaknya kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan laporan per negara. Karena itu, notifikasi tidak hanya ditujukan bagi wajib pajak yang harus melaporkan CbCR. Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai anggota grup usaha juga perlu memastikan kewajiban notifikasinya.
Siapa yang wajib menyampaikan notifikasi CbCR?
Pasal 23 ayat (1) PMK 172/2023 mengatur bahwa notifikasi harus disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri yang merupakan anggota grup usaha atau memiliki transaksi afiliasi yang tercakup dalam CbCR. Dua kondisi tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memeriksa apakah kewajiban notifikasi berlaku bagi mereka.
Keanggotaan dalam grup usaha tetap menjadi faktor penting meskipun tidak terdapat transaksi afiliasi. Dengan kata lain, ketiadaan transaksi afiliasi tidak otomatis membuat wajib pajak terbebas dari kewajiban menyampaikan notifikasi. Wajib pajak perlu menilai statusnya dalam grup usaha sebelum menyimpulkan bahwa pelaporan tidak diperlukan.
Notifikasi juga berfungsi untuk menyatakan posisi wajib pajak terkait kewajiban penyampaian laporan per negara. Dalam format yang ditetapkan, wajib pajak diminta memberikan tanda centang sesuai keadaan yang berlaku. Pengisian ini membantu menyampaikan apakah wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan CbCR atau tidak.
Isi notifikasi dan kewajiban melampirkan CbCR
Lampiran huruf C PMK 172/2023 membagi format notifikasi menjadi tiga bagian. Bagian pertama mengidentifikasi wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk. Bagian kedua memuat identifikasi wajib pajak dalam negeri yang bukan entitas induk, sedangkan bagian ketiga berisi pernyataan mengenai kewajiban penyampaian laporan per negara.
Pembagian itu membuat wajib pajak perlu terlebih dahulu memahami kedudukannya dalam grup usaha. Status sebagai entitas induk atau bukan entitas induk menentukan bagian identifikasi yang perlu diisi. Setelah itu, wajib pajak melengkapi pernyataan kewajiban penyampaian CbCR dengan menandai pilihan yang sesuai kondisi.
Bagi wajib pajak yang memang memiliki kewajiban menyampaikan CbCR, laporan tersebut harus disertakan bersama kertas kerja saat notifikasi disampaikan. Dengan demikian, notifikasi dan laporan CbCR berkaitan, tetapi kewajiban pelaporan CbCR hanya berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi kriterianya.
Batas waktu dan penyampaian melalui Coretax
Notifikasi CbCR harus disampaikan kepada DJP paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu ini perlu diperhatikan agar kewajiban administrasi tidak terlewat. Wajib pajak juga perlu memastikan dokumen yang harus disertakan telah disiapkan apabila mereka memiliki kewajiban menyampaikan CbCR.
Sejak 1 Januari 2025, administrasi hak dan kewajiban perpajakan dilakukan melalui Coretax, termasuk penyampaian notifikasi CbCR. Perubahan kanal administrasi ini membuat wajib pajak perlu menggunakan Coretax untuk menunaikan kewajiban tersebut, bukan mengandalkan prosedur yang sebelumnya digunakan.
Notifikasi CbCR berbeda dari laporan CbCR itu sendiri. Wajib pajak yang memenuhi kriteria pelaporan perlu memperhatikan keduanya: menyampaikan notifikasi sesuai ketentuan dan, jika diwajibkan, melampirkan laporan beserta kertas kerjanya. Pemeriksaan status keanggotaan grup usaha, posisi sebagai entitas induk atau bukan, serta tenggat waktu menjadi langkah penting sebelum pelaporan.
Periksa ketentuan sebelum tenggat berakhir
Informasi yang tersedia mengenai CbCR menjelaskan kewajiban notifikasi dan pelaporan berdasarkan PMK 172/2023. Adapun ringkasan judul yang menyebut program penghapusan sanksi administrasi pajak tidak disertai rincian mengenai syarat, masa berlaku, atau cara mengikuti program tersebut. Karena itu, detail program tersebut tidak dapat dipastikan dari bahan yang tersedia.
Bagi wajib pajak yang berkaitan dengan CbCR, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memastikan status dalam grup usaha dan menelaah apakah terdapat kewajiban penyampaian laporan per negara. Dengan memahami ketentuan dan tenggatnya, wajib pajak dapat menyiapkan notifikasi melalui Coretax secara lebih tertib.