16.11.2026

APBN 2026: Pemerintah Kejar Rp 600 Triliun di Akhir Tahun

Pemerintah masih perlu mengumpulkan lebih dari Rp 600 triliun pendapatan dan menyalurkan sekitar Rp 990 triliun belanja pada November-Desember 2026. Kementerian dan lembaga diminta mempercepat penyerapan tanpa mengabaikan efisiensi dan target keluaran.

apbn-2026-pemerintah-kejar-rp-600-triliun-akhir-tahun

Pemerintah masih perlu mengumpulkan lebih dari Rp 600 triliun pendapatan negara pada November dan Desember 2026. Pada periode yang sama, sekitar Rp 990 triliun belanja negara masih harus disalurkan. Dua angka itu menggambarkan pekerjaan besar yang menanti pengelola APBN pada penghujung tahun: mengejar penerimaan sekaligus memastikan anggaran tersisa digunakan secara tertib dan efisien.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Ia mengatakan pelaksanaan APBN hingga Oktober berjalan sesuai rencana, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Namun, pemerintah masih harus menggenjot penerimaan selama dua bulan terakhir tahun anggaran.

Besarnya belanja yang tersisa juga membuat pemerintah meminta kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan. Pesannya bukan sekadar membelanjakan anggaran lebih cepat. Penggunaan dana tetap harus mengikuti tata kelola yang baik dan menghasilkan keluaran sesuai target yang diajukan saat anggaran diminta.

Penerimaan dan belanja dikejar bersamaan

Seperti diberitakan detikFinance, Suahasil menyebut kebutuhan pendapatan hingga akhir tahun berada di kisaran Rp 600 triliun lebih. Sementara itu, nilai belanja yang masih akan dikeluarkan mencapai sekitar Rp 990 triliun. Keduanya merupakan angka untuk dua bulan tersisa, dengan tugas yang berbeda: pemerintah perlu mengumpulkan penerimaan dan pada saat yang sama menjalankan belanja yang telah dialokasikan.

Angka Rp 990 triliun tidak berarti seluruh dana bisa dibelanjakan tanpa melihat kesiapan program. Suahasil mengingatkan percepatan penyerapan harus tetap terhubung dengan sasaran keluaran. Dengan demikian, kementerian dan lembaga diminta menjaga agar belanja akhir tahun tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga sesuai tujuan penganggaran.

Arahan itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar belanja pemerintah dipercepat menjelang tutup tahun. Suahasil mengatakan akselerasi tetap perlu memperhatikan efisiensi serta tata kelola. Ia juga mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi pada pengujung tahun anggaran.

“Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tapi belanjanya terus kita efisiensikan,” kata Suahasil.

Pernyataan tersebut menempatkan dua pekerjaan itu dalam satu kerangka. Pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan yang masih dibutuhkan, tetapi juga diminta menyeleksi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Suahasil tidak merinci dalam keterangan itu sumber penerimaan mana yang akan menyumbang porsi terbesar ataupun kementerian mana yang masih memiliki belanja paling banyak.

Percepatan harus mengikuti target program

Pada akhir tahun, penyerapan anggaran biasanya meningkat. Suahasil menyebut pola tersebut sebagai bagian dari operasi APBN, tetapi menegaskan percepatan bukan alasan untuk mengabaikan ukuran kinerja. Kementerian dan lembaga perlu menjalankan belanja berdasarkan target keluaran yang telah ditetapkan ketika mengajukan anggaran.

Penekanan pada target keluaran memberi batas pada instruksi untuk mempercepat belanja. Anggaran perlu terserap, tetapi tata kelola dan efisiensi tetap menjadi pertimbangan. Pemerintah juga meminta agar belanja terus diefisienkan, bukan sekadar dikeluarkan karena tahun anggaran segera berakhir.

Suahasil tidak menyampaikan rincian jadwal pencairan belanja atau pembagian target penerimaan per bulan. Karena itu, angka agregat Rp 600 triliun lebih dan Rp 990 triliun menjadi gambaran kebutuhan hingga akhir tahun, bukan rincian pelaksanaan untuk masing-masing kementerian atau pos pendapatan.

Inflasi disebut masih dalam kisaran sasaran

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menanggapi data terbaru Badan Pusat Statistik mengenai inflasi sebesar 3,23 persen. Ia menilai angka itu masih berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Sasaran inflasi nasional berada di angka 2,5 persen, dengan toleransi satu poin persentase ke atas maupun ke bawah. Batas atas kisaran tersebut berarti 3,5 persen.

Dengan posisi inflasi 3,23 persen, pemerintah menilai indikator itu masih berada dalam rentang perkiraan. Suahasil menyebut capaian tersebut sebagai kondisi yang masih sesuai jalur. Namun, pembahasan inflasi itu berbeda dari pekerjaan mengejar penerimaan dan membelanjakan anggaran, meski keduanya disampaikan dalam penjelasan mengenai perkembangan ekonomi dan APBN.

Untuk sisa tahun anggaran, perhatian pemerintah tertuju pada penerimaan yang masih harus dikumpulkan dan belanja yang belum disalurkan. Kementerian dan lembaga diminta mempercepat pelaksanaan dengan tetap menjaga efisiensi, tata kelola, serta sasaran program yang sudah ditentukan.

Wacanara