Netanyahu Klaim Berhak Pimpin Pemerintahan Israel
Netanyahu menilai Likud berhak memimpin karena menjadi partai terbesar, tetapi Presiden Herzog telah memberi Gadi Eisenkot mandat membentuk koalisi.
Benjamin Netanyahu menegaskan dirinya layak memimpin pemerintahan Israel berikutnya karena Partai Likud menjadi pemenang pemilu pada 27 Oktober. Namun, Presiden Isaac Herzog telah memberi mandat kepada pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk merangkai koalisi, sehingga klaim Netanyahu berhadapan dengan pilihan politik mayoritas anggota parlemen.
Dalam pernyataan video pada 10 November, Netanyahu menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan. Ia menyatakan Likud terbuka untuk berunding dengan partai mana pun yang bersedia membahas koalisi, seraya menolak pemboikotan terhadap pihak lain.
“Pemerintah persatuan adalah kebutuhan yang mendesak; ini adalah kebutuhan saat ini,” kata Netanyahu.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Netanyahu berpendapat partai dengan suara terbanyak semestinya memimpin koalisi. Ia menyebut Likud memperoleh sekitar 250 ribu suara lebih banyak daripada partai oposisi terbesar. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Herzog menunjuk Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, untuk mencoba membentuk pemerintahan.
Jumlah kursi belum cukup untuk menguasai Knesset
Hasil pemilu memberi Likud 27 dari 120 kursi di Knesset, parlemen Israel. Yashar memperoleh 21 kursi. Keunggulan Likud atas partai Eisenkot menjadi dasar yang dipakai Netanyahu untuk menuntut hak memimpin, tetapi jumlah kursi partainya belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Blok yang mendukung Netanyahu menguasai total 53 kursi. Angka itu masih delapan kursi di bawah ambang mayoritas, yakni 61 kursi. Sementara itu, partai-partai oposisi memperoleh 48 kursi dan partai-partai Arab meraih 19 kursi. Komposisi tersebut membuat pembentukan koalisi bergantung pada kemampuan kandidat mengumpulkan dukungan lintas partai.
Dalam konsultasi dengan Herzog, 67 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan. Sebanyak 46 anggota mendukung Netanyahu, sedangkan tujuh anggota tidak mengusulkan nama. Dukungan rekomendasi itu menjadi pertimbangan presiden saat menetapkan siapa yang mendapat kesempatan pertama, meski Likud merupakan partai dengan kursi terbanyak.
Mandat Eisenkot menghadapi tarik-menarik koalisi
Herzog mengakui posisi Likud sebagai partai terbesar. Namun, ia juga menyatakan presiden-presiden sebelumnya pernah menunjuk pemimpin partai lain untuk merintis pemerintahan. Dalam kasus ini, lebih banyak anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot ketimbang Netanyahu, sehingga mandat diberikan kepada pemimpin oposisi tersebut.
Kesempatan itu belum menjamin Eisenkot dapat mengunci dukungan mayoritas. Upayanya menghadapi keberatan dari calon mitra koalisi, terutama terkait kerja sama dengan partai-partai Arab. Perbedaan pandangan mengenai tuntutan pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks juga menjadi ganjalan dalam perundingan.
Netanyahu mengajak partai-partai Zionis dan ultra-Ortodoks masuk ke pemerintahan persatuan. Ia mengatakan bersedia berbicara dengan semua pihak, sekaligus meminta agar tidak ada partai yang menutup pintu bagi lawannya. Seruan tersebut menempatkan gagasan koalisi luas sebagai tawaran politiknya, meskipun mandat untuk menyusun pemerintahan saat ini berada di tangan Eisenkot.
“Cukup sudah aksi boikot,” ujar Netanyahu.
Perbedaan antara jumlah suara, kursi parlemen, dan rekomendasi anggota Knesset menjadi inti persaingan kedua tokoh. Likud unggul sebagai partai tunggal, tetapi blok Netanyahu belum mencapai mayoritas. Eisenkot mendapat dukungan rekomendasi lebih besar, namun ia perlu menyatukan partai-partai yang memiliki kepentingan berbeda agar dukungan itu berubah menjadi koalisi.
Tenggat 28 hari menentukan langkah berikutnya
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Herzog dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari. Tenggat itu membuat proses perundingan menjadi penentu: jika Eisenkot berhasil, pemerintahan baru dapat terbentuk tanpa Netanyahu memimpin; jika gagal, presiden berwenang menawarkan kesempatan kepada kandidat lain.
Dalam skenario kegagalan Eisenkot, Netanyahu dapat ditugaskan untuk mencoba membangun koalisi. Namun, ia juga harus memperoleh dukungan yang cukup di Knesset. Bila upaya kandidat berikutnya turut kandas, Israel akan kembali menggelar pemilu. Untuk saat ini, langkah terdekat adalah perundingan Eisenkot dengan calon mitra, sementara Netanyahu terus menyatakan Likud seharusnya berada di pucuk pemerintahan.