Pemakzulan Pete Hegseth Menguji Dukungan Kongres
Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth. Usulan itu menguji dukungan Partai Republik setelah kekalahan dalam pemilu paruh waktu.
Upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth akan menguji kesatuan Partai Republik di Kongres setelah partai itu kalah dalam pemilu paruh waktu. Anggota DPR Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan, dengan tuduhan utama bahwa Hegseth menjalankan perang tanpa persetujuan Kongres.
Seperti dilaporkan detikNews dengan mengutip AFP pada Selasa, 10 November 2026, DPR yang masih dikuasai Partai Republik dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota partai tersebut memberi isyarat mungkin mendukung langkah yang diajukan Massie bersama anggota Partai Demokrat.
Pengajuan itu muncul setelah Demokrat meraih kemenangan di kedua kamar Kongres dalam pemilu pekan sebelumnya. Partai Republik masih memegang kendali sampai anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Namun, hasil pemilu memicu perselisihan internal dan memperbesar ketidakpastian soal dukungan terhadap Hegseth.
Delapan pasal menyoroti kewenangan perang
Massie, anggota DPR dari Kentucky yang dikenal sebagai pengkritik Presiden Donald Trump, menuduh Hegseth menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan Pentagon. Salah satu pokok gugatan menyangkut Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, yang mengatur keterlibatan Kongres dalam keputusan penggunaan kekuatan militer.
Dalam pernyataannya, Massie menilai Hegseth sengaja menjalankan arahan yang melanggar hukum dengan memulai perang tanpa persetujuan lembaga legislatif. Rangkaian pasal yang diajukan juga mencakup dugaan pelanggaran terkait korban sipil serta operasi militer Amerika Serikat di Yaman dan Venezuela.
Perang dengan Iran menjadi perhatian utama dalam perdebatan tersebut. Konflik itu, menurut laporan yang dikutip detikNews, telah berlangsung selama delapan bulan dan belum menemukan penyelesaian. Pertanyaan mengenai dasar keputusan perang dan dampaknya kini menjadi bagian dari tekanan politik terhadap kepala Pentagon.
Pentagon membantah tuduhan yang diajukan terhadap Hegseth. Namun, bantahan itu belum menutup kemungkinan pemungutan suara di DPR. Sejumlah anggota Republik yang kalah dalam pemilu juga mungkin tidak hadir saat pemungutan suara, sehingga jumlah suara yang dibutuhkan untuk meloloskan pasal pemakzulan dapat berubah.
Trump tetap membela menteri pertahanan
Trump menyatakan dukungan kepada Hegseth pada Senin, menjelang kemungkinan pemungutan suara. Ia memuji kinerja sang menteri dan menyebut Hegseth telah menangani perang di Venezuela serta Iran. Pernyataan itu disampaikan meski konflik dengan Teheran belum berakhir.
“Ya, saya akan tetap mendukungnya.”
Ucapan Trump itu merujuk pada pertanyaan wartawan mengenai sikapnya jika DPR memakzulkan Hegseth. Trump juga mengaitkan penilaiannya dengan operasi di Venezuela yang berujung pada penangkapan pemimpin negara itu, Nicolas Maduro, pada Januari.
Dukungan presiden tidak menghapus risiko politik bagi Hegseth. Pemakzulan di DPR, jika disetujui, belum otomatis mencopotnya dari jabatan. Untuk menyatakan seorang pejabat bersalah dan memberhentikannya, Senat harus mencapai dukungan dua pertiga anggota.
Hambatan di Senat diperkirakan tetap besar, meskipun Demokrat akan mengambil alih kendali kamar tersebut pada Januari. Dengan demikian, pemungutan suara DPR lebih mungkin menjadi ujian politik terhadap pemerintahan Trump daripada keputusan langsung soal masa jabatan Hegseth.
Nasib usulan bergantung pada suara DPR
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan menjadi ketua DPR pada Januari, telah menyatakan dukungan terhadap pemakzulan. Ia menuding Hegseth merusak keamanan nasional dan membawa Amerika Serikat ke dalam perang Iran yang mahal serta tidak perlu.
Besarnya dukungan dari kubu Republik akan menentukan apakah delapan pasal itu dapat melaju. Partai tersebut masih menguasai DPR ketika pemungutan suara mungkin digelar, tetapi kekalahan pemilu dan ketidakhadiran anggota yang kalah dapat memengaruhi hasil.
Perkembangan berikutnya adalah keputusan DPR mengenai jadwal dan hasil pemungutan suara. Jika pasal pemakzulan disetujui, proses akan berlanjut ke Senat, tempat syarat dua pertiga suara menjadi penentu apakah Hegseth tetap menjabat.