Tito Bantah Dicekal, Tegaskan Tak Urus Polri Sejak 2019
Tito Karnavian membantah kabar pencekalan ke luar negeri yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal. Ia menegaskan tak lagi mengurus kepolisian sejak pensiun dari Polri pada 2019.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah kabar dirinya dicegah bepergian ke luar negeri. Isu yang beredar di media sosial itu dikaitkan dengan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, tetapi Tito menegaskan ia tidak lagi menangani urusan kepolisian sejak pensiun dari Polri pada 2019.
Tito menyampaikan bantahan tersebut setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). ANTARA melaporkan ia menyebut kabar pencekalan itu sebagai hoaks. “Tidak ada, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya,” kata Tito.
Ia juga membantah keterlibatan dalam persoalan yang sedang dikaitkan dengan isu tersebut. Menurut Tito, berakhirnya masa jabatannya sebagai Kapolri sekaligus menandai keluarnya ia dari institusi Polri. Ia menyatakan telah pensiun lebih awal, meski masa pensiun semestinya baru tiba pada 2022.
Tito sebut tak lagi menangani urusan kepolisian
“Dari tahun 2019 saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri dan saya tidak pernah ikut urusan polisi,” ujar Tito, seperti dikutip ANTARA. Ia tidak menjabarkan lebih jauh soal dugaan penyadapan yang menjadi latar rumor pencekalan tersebut. Pokok bantahannya adalah ia tidak lagi berada di lingkungan kepolisian maupun mengurus persoalan internal institusi itu.
Tito menjadi Mendagri sejak 2019, ketika Joko Widodo masih menjabat presiden, dan tetap mengemban jabatan tersebut pada pemerintahan Prabowo. Ia menyebut pekerjaan sebagai menteri menyita banyak waktunya. Karena itu, menurut dia, urusan kepolisian berada di luar tanggung jawabnya sekarang.
Penegasan itu sekaligus membedakan jabatan yang pernah dan sedang ia pegang. Tito dahulu memimpin Polri, tetapi saat ini menjalankan tugas pemerintahan sebagai Mendagri. Ia menyatakan pengawasan terhadap kepolisian telah dilakukan oleh pihak yang memang menangani urusan tersebut.
Isu pencekalan dikaitkan dengan dugaan penyadapan
Kabar yang beredar di media sosial menyebut Tito dicegah ke luar negeri. Rumor itu dikaitkan dengan pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Prabowo dan sejumlah tokoh lain. Namun, dalam pernyataannya seusai rapat di Istana, Tito menyangkal kabar pencekalan dan menegaskan dirinya tidak ikut mengurusi perkara kepolisian.
Bantahan itu tidak disertai uraian mengenai asal mula rumor atau rincian perkara penyadapan. Karena itu, hubungan antara isu pencekalan dan penyelidikan tersebut tetap sebatas kaitan yang beredar dalam kabar media sosial, bukan keterangan yang dibenarkan Tito. Suara Surabaya juga melaporkan bantahan Tito dan penjelasannya mengenai masa pensiun dari Polri.
Isu tersebut muncul setelah perhatian tertuju pada pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tito sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas sejumlah persoalan, termasuk isu kebocoran negara. Keterangan tersebut menjadi konteks lain yang ramai dibicarakan, tetapi tidak mengubah bantahan Tito mengenai kabar dirinya dicekal.
Tugas pemerintahan menyita waktu Mendagri
Tito mengatakan tanggung jawab sebagai Mendagri menyibukkan dirinya. Selain jabatan tersebut, Infobanknews melaporkan ia juga dipercaya menjadi Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra. Tidak ada rincian mengenai tugas Satgas itu dalam pernyataan Tito yang dikutip media, tetapi jabatan tersebut menambah tanggung jawab yang ia emban di luar urusan kepolisian.
Di hadapan wartawan, ia menegaskan akan menjalankan tugas sebagai Mendagri sebaik mungkin. Sementara itu, kabar pencegahan ke luar negeri yang dikaitkan dengan penyadapan tetap ia bantah. Hingga pernyataan seusai rapat terbatas tersebut, Tito tidak mengumumkan adanya perubahan sikap atau langkah lain terkait rumor itu.