Belanja Negara Naik Rp 300 Triliun, Anggaran Digeser
Belanja negara dalam APBN 2026 diperkirakan naik sekitar Rp 300 triliun. Pemerintah menggeser hampir Rp 200 triliun dan menaikkan target pendapatan sekitar Rp 50 triliun.
Pemerintah memperkirakan belanja negara dalam APBN 2026 bertambah sekitar Rp 300 triliun. Untuk menutup kebutuhan yang muncul, Kementerian Keuangan telah menggeser hampir Rp 200 triliun dari sejumlah pos anggaran, sementara target pendapatan negara juga dinaikkan sekitar Rp 50 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut tambahan kebutuhan itu antara lain berasal dari penanganan bencana alam dan subsidi serta kompensasi energi. Dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10), ia mengatakan belanja untuk bencana telah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun.
Besarnya penyesuaian memperlihatkan tekanan yang harus dihadapi APBN: pemerintah perlu membiayai kebutuhan yang bertambah, tetapi juga berupaya menjaga agar harga energi tidak langsung membebani masyarakat.
Bencana menyerap tambahan anggaran
Suahasil merinci penanganan bencana yang menyedot anggaran mencakup kejadian di Sumatra bagian utara, sejumlah wilayah lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah, menurut dia, masih harus menangani karhutla yang berlangsung saat ini.
“Bencana alam sampai dengan saat ini dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kita harus tangani saat ini, paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun sendiri,” kata Suahasil.
Angka Rp 60 triliun itu merupakan bagian dari kenaikan belanja yang lebih besar. Katadata.co.id melaporkan, Suahasil menyampaikan bahwa pada skala belanja sekitar Rp 3.843 triliun, hampir Rp 200 triliun telah digeser. Meski ada realokasi tersebut, total belanja diperkirakan tetap naik kira-kira Rp 300 triliun.
Dengan kata lain, pemindahan anggaran membantu pemerintah merespons kebutuhan mendesak, tetapi belum cukup untuk menahan kenaikan belanja secara keseluruhan. Rincian pos yang dikurangi atau ditunda tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan program mana yang paling terdampak oleh penggeseran anggaran.
Subsidi energi ikut menekan belanja
Komponen lain yang menambah kebutuhan anggaran adalah subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk bahan bakar minyak. Suahasil menjelaskan pemerintah masih perlu menahan harga energi agar perubahan harga global tidak langsung diteruskan kepada masyarakat.
Pertimbangan itu berkaitan dengan upaya menjaga daya beli dan kelangsungan kegiatan ekonomi. Namun, pilihan mempertahankan dukungan tersebut membutuhkan ruang belanja. Pemerintah pun harus menentukan cara memenuhi kebutuhan, baik dengan meningkatkan pendapatan maupun menata ulang alokasi yang sudah disiapkan.
Suahasil menggambarkan penggeseran anggaran sebagai upaya yang telah berjalan di tengah skala belanja negara yang besar. Ia menyebut hampir Rp 200 triliun sudah dipindahkan antarpos, sementara total belanja tetap diproyeksikan meningkat sekitar Rp 300 triliun. Dua angka itu menggambarkan hal berbeda: realokasi yang dilakukan dan kenaikan kebutuhan belanja secara keseluruhan.
Keputusan menjaga harga energi juga menunjukkan adanya pertukaran kepentingan dalam penyusunan APBN. Bantuan kepada masyarakat dapat menahan dampak perubahan harga, tetapi pembiayaannya harus tersedia di tengah kebutuhan lain, termasuk penanganan bencana. Pemerintah belum merinci perubahan alokasi per program dalam keterangan yang dilaporkan.
Target penerimaan dinaikkan sekitar Rp 50 triliun
Untuk merespons kenaikan kebutuhan, pemerintah menaikkan target pendapatan negara sekitar Rp 50 triliun. Sebelumnya, pendapatan ditargetkan Rp 3.154 triliun. Suahasil mengatakan penyesuaian target itu diperlukan karena kebutuhan belanja meningkat pesat.
Target tersebut menjadi salah satu penyangga pembiayaan, bersamaan dengan penggeseran anggaran. Namun, keterangan yang disampaikan Suahasil belum merinci sumber tambahan penerimaan ataupun pos belanja yang menjadi asal dana hasil realokasi. Besaran perubahan itu karena itu perlu dibaca sebagai gambaran kebutuhan dan arah penyesuaian, bukan rincian lengkap rancangan pembiayaan.
Untuk tahun berikutnya, pemerintah menargetkan belanja negara sekitar Rp 4.100 triliun pada 2027. Penerimaan negara direncanakan melampaui Rp 3.400 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala anggaran yang tengah disiapkan, sementara kebutuhan penanganan bencana dan dukungan energi menjadi bagian dari tekanan belanja yang disampaikan Suahasil.