Pajak Ekspor CPO Malaysia Dikaji Saat Stok Capai 3,5 Juta Ton
Malaysia mengkaji penghapusan sementara pajak ekspor CPO setelah stok mencapai 3,5 juta ton. Kebijakan ini diharapkan mempercepat ekspor, tetapi berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Malaysia mempertimbangkan penghapusan sementara pajak ekspor CPO setelah persediaan minyak sawit mentah negara itu mencapai rekor 3,5 juta ton pada September 2026. Langkah tersebut diharapkan mempercepat ekspor dan membantu produk Malaysia bersaing dengan minyak sawit Indonesia yang dijual lebih murah di pasar internasional.
Usulan itu diperkirakan dibahas Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia bersama para pelaku industri. Informasi yang dikutip InfoSAWIT dari Business Times pada Minggu (25/10/2026) menyebut tekanan stok dan perbedaan harga menjadi latar utama pertimbangan kebijakan tersebut.
Saat ini, Malaysia mengenakan pajak ekspor CPO sebesar 10 persen. Berdasarkan harga yang berlaku, pungutan itu setara sekitar RM450 per ton. Pada saat yang sama, harga minyak sawit Indonesia berada sekitar RM700-RM900 per ton di bawah produk Malaysia.
Penghapusan pajak ekspor CPO belum tentu menutup selisih harga
Direktur Eksekutif ESG Malaysia, Dr Harald Sippel, menilai penghapusan pajak untuk sementara dapat mendorong pengiriman, terutama ke pasar yang peka terhadap harga seperti India. Namun, kebijakan itu diperkirakan belum cukup untuk menghapus seluruh kesenjangan harga dengan Indonesia.
Jika seluruh penghematan pajak diteruskan kepada pembeli, dampaknya diperkirakan hanya menutup sekitar setengah hingga dua pertiga dari selisih harga. Dengan demikian, eksportir Malaysia masih perlu menghadapi persaingan harga meski beban pajak dihapus.
Sippel juga mengingatkan bahwa Indonesia dapat menyesuaikan pungutan ekspor apabila kondisi pasar berubah. Jika itu terjadi, keuntungan kompetitif yang diperoleh Malaysia dari penghapusan pajak berpotensi menyusut kembali.
Analis Public Investment Bank, Chong Hoe Leong, melihat kebijakan tersebut dapat membantu Malaysia merebut kembali pangsa pasar dari Indonesia. Ia mengusulkan penghapusan pajak dipertahankan sampai stok domestik turun di bawah dua juta ton.
Dampak terhadap penerimaan negara dan pelaku sawit
Di balik peluang memperlancar ekspor, penghapusan pajak juga berarti berkurangnya pemasukan pemerintah. Sippel memperkirakan setiap satu juta ton CPO yang diekspor tanpa pajak akan mengurangi penerimaan Malaysia sekitar RM450 juta, dengan acuan harga saat ini.
Penurunan penerimaan itu mungkin sebagian tertutup jika penjualan dan harga di tingkat produsen membaik. Pemerintah dapat memperoleh kompensasi melalui pajak perusahaan yang lebih tinggi dan pungutan atas keuntungan luar biasa. Meski begitu, Sippel menyarankan agar kebijakan dirancang dengan batas waktu serta ketentuan penghentian yang tegas.
Perusahaan perkebunan berpeluang menikmati manfaat jika harga CPO meningkat. Petani sawit juga dapat memperoleh harga tandan buah segar (TBS) yang lebih baik apabila pabrik meneruskan kenaikan harga kepada pemasok. Sebaliknya, industri pengolahan hilir berisiko menanggung biaya bahan baku yang lebih mahal.
Karena itu, dampak kebijakan tidak hanya akan ditentukan oleh seberapa cepat stok terserap. Pemerintah juga perlu menimbang distribusi manfaat dan beban di sepanjang rantai industri, termasuk pengaruhnya terhadap penerimaan negara.
Daya saing jangka panjang perlu dibangun dari kebun
Sippel menegaskan, penghapusan pajak bukan satu-satunya jalan untuk memperkuat posisi sawit Malaysia. Produktivitas kebun, peremajaan tanaman, efisiensi tenaga kerja, dan ketertelusuran rantai pasok tetap menjadi pekerjaan penting bagi industri.
Tuntutan ketertelusuran kian relevan untuk akses ke pasar Uni Eropa. Melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR), minyak sawit yang masuk ke kawasan itu harus dapat dilacak hingga petak lahan asalnya. Produk juga harus disertai bukti bahwa lahan tersebut tidak mengalami deforestasi setelah Desember 2020.
Malaysia, menurut Sippel, tidak dapat menganggap posisinya otomatis lebih unggul daripada Indonesia. Kedua negara sama-sama dikategorikan berisiko standar dalam sistem penilaian risiko Uni Eropa. Petani kecil menghadapi persyaratan yang sama, tetapi umumnya memiliki sumber daya lebih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan dokumentasi.
Ia menyarankan agar sebagian potensi penerimaan yang dilepas melalui penghapusan pajak dialihkan untuk pemetaan kebun petani dan penguatan sistem ketertelusuran. Upaya itu dapat membantu kebijakan jangka pendek memberi manfaat yang lebih berkelanjutan bagi industri.
Malaysia pernah menghapus pajak ekspor CPO selama enam bulan pada 2020. Efektivitas rencana baru akan terlihat dari kemampuannya mendorong ekspor, memperbaiki harga produsen, dan menurunkan stok tanpa mengabaikan penerimaan pemerintah maupun daya saing jangka panjang.