16.11.2026

Sertifikasi Halal Mundur, Sejumlah Produk hingga 2028

Pemerintah menggeser masa penahapan sertifikasi halal sejumlah produk hingga Oktober 2028. Perubahan juga mencakup UMK, jasa terkait makanan, produk impor, obat, dan kosmetik.

sertifikasi-halal-mundur-sejumlah-produk-hingga-2028

Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028. Tenggat yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 itu disesuaikan untuk memberi waktu bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan menyiapkan ekosistem halal nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan di lapangan dan menerima masukan dari asosiasi dunia usaha serta industri. Perpanjangan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Jadwal baru sertifikasi halal untuk UMK dan jasa

Penyesuaian mencakup kewajiban sertifikat halal untuk produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan. Untuk kelompok jasa tersebut, dengan pengecualian jasa penyembelihan, kewajiban mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memperoleh masa penahapan hingga 17 Oktober 2028. Ketentuan ini mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan. Dengan demikian, UMK memiliki tambahan waktu sebelum kewajiban sertifikasi untuk kelompok usaha tersebut memasuki tahap pemberlakuan.

Jadwal baru juga berlaku bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajiban sertifikat halal untuk produk impor itu dimulai pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Perubahan tersebut diatur melalui penyesuaian Pasal 160 PP Nomor 42 Tahun 2024. Aturan itu menjadi bagian dari pelaksanaan jaminan produk halal yang cakupannya melibatkan beragam jenis produk dan pelaku usaha.

Obat, kosmetik, dan produk lain ikut mendapat tambahan waktu

Pemerintah juga memperpanjang masa penahapan untuk sejumlah kelompok produk yang sebelumnya dijadwalkan sampai 2026. Berdasarkan perubahan Pasal 161, masa penahapan produk-produk tersebut berlangsung hingga 17 Oktober 2028.

Kelompok yang terdampak meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan. Adapun obat keras, kecuali yang mengandung psikotropika, mendapat masa penahapan hingga 17 Oktober 2034.

Ketentuan mengenai masa penahapan ini memberi ruang persiapan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan pemenuhan sertifikasi. Pemerintah menyebut cakupan kewajiban halal cukup luas karena menyangkut jutaan pelaku usaha dan berbagai sektor industri.

Dasar kebijakan jaminan produk halal antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan pelaksanaannya tertuang, antara lain, dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Aturan pelaksanaan akan diselaraskan

Seiring perubahan PP tersebut, pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksana agar sejalan dengan jadwal baru. Pemerintah juga akan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada kementerian dan lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), asosiasi dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi diperlukan agar perubahan masa penahapan dipahami oleh pihak yang akan menjalankan ketentuan tersebut.

Susiwijono menegaskan pemerintah tetap berkomitmen terhadap jaminan produk halal. Penyesuaian jadwal, menurut pemerintah, dimaksudkan agar penerapan kewajiban dapat berjalan efektif dan sejalan dengan kesiapan ekosistem, bukan untuk menghapus kewajiban sertifikasi.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjaga perlindungan konsumen sekaligus memberi kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. Kelancaran perdagangan dan daya saing industri halal Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam perubahan jadwal. Dalam masa tambahan ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan perlu mencermati aturan pelaksanaan yang akan diselaraskan, agar persiapan menuju tenggat baru dapat berlangsung lebih terarah.

Wacanara