16.11.2026

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Ini Aturan Utamanya

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia yang mengatur rujukan data nasional, tata kelola lintas instansi, akses, keamanan, dan perlindungan data.

uu-satu-data-indonesia-disahkan-aturan-utama

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Aturan ini menyiapkan kerangka pengelolaan data pemerintah secara terpadu, dari kementerian hingga pemerintah desa, sekaligus menetapkan rujukan data bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis.

Ketua Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyebut undang-undang tersebut terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. RUU itu merupakan usul inisiatif DPR. Sebelum dibawa ke paripurna, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati rancangan tersebut dalam rapat kerja pada 5 Oktober 2026.

Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan peserta rapat sebelum pengesahan. Seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Dengan keputusan itu, pemerintah memiliki payung hukum baru untuk menata pengelolaan data nasional, termasuk pembagian kewenangan dan tata cara aksesnya.

Data Dasar Nasional jadi acuan kebijakan

Salah satu pokok utama UU Satu Data Indonesia adalah pengaturan Data Dasar Nasional (DDN). Data ini dikelola negara dan ditetapkan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis. Pemanfaatannya mencakup perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial.

Selama ini, data yang dihimpun oleh instansi berbeda dapat menyajikan gambaran yang tidak sama mengenai persoalan yang sama. Sturman berharap penerapan satu rujukan dapat mengurangi perbedaan tersebut. Ia menilai data yang terintegrasi akan membantu pemerintah melihat masalah dengan pijakan yang seragam.

“Produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu,” kata Sturman.

Gagasan itu tidak berarti seluruh data harus dikumpulkan secara fisik di satu tempat. Ringkasan RRI menyebut kepemilikan data tetap berada pada instansi terkait, sementara data dari berbagai lembaga dapat saling terhubung dan digunakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, integrasi diarahkan pada keseragaman standar dan kemudahan pemanfaatan, bukan penghapusan peran pemilik data.

Tata kelola, lembaga, dan pembagian kewenangan

UU ini mengatur tata kelola Satu Data Indonesia melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, dan siklus data. Pengaturan tersebut menjadi kerangka bagi instansi untuk menghasilkan, mengelola, serta menggunakan data berdasarkan standar yang sama. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga mencakup pemerintah pusat hingga tingkat desa atau kelurahan.

Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini akan mengoordinasikan pihak-pihak yang membina, menghasilkan, dan mengelola data. RRI menyebut pembentukan penyelenggara itu dibatasi paling lama satu tahun.

Penyesuaian sistem dan infrastruktur Satu Data Indonesia juga perlu dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pengaturan tersebut memberi masa bagi penyelenggara dan instansi untuk menyesuaikan tata kelola yang sudah berjalan dengan kerangka hukum baru.

Standar data, akses, dan perlindungan

UU Satu Data Indonesia mencakup standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta sistem katalog data nasional. Aturan itu juga mendorong interoperabilitas agar data antarlembaga dapat terhubung. Teknologi digital, termasuk blockchain dan kecerdasan artifisial, turut masuk dalam cakupan pemanfaatan yang diatur.

Penggunaan data dibarengi pengendalian akses. Undang-undang mengatur standar keamanan, audit keamanan, dan audit kedaulatan data. Artinya, keterhubungan data tidak serta-merta menjadikan seluruh informasi terbuka bagi semua pihak. Akses dan pemanfaatannya tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku.

Perlindungan data pribadi menjadi perhatian dalam pelaksanaan aturan ini. Sturman mengingatkan bahwa pengaturan mengenai pihak yang dapat mengakses data dan cara penggunaannya perlu dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. UU tersebut juga memuat sanksi administratif, ketentuan pidana bagi pelanggar, serta aturan peralihan.

Masyarakat dapat ikut mengawasi

Ruang partisipasi masyarakat turut diatur dalam penyelenggaraan dan evaluasi Satu Data Indonesia. Masyarakat dapat memberikan saran, melaporkan dugaan pelanggaran, melakukan pengawasan, maupun menyampaikan data. Ketentuan ini menempatkan tata kelola data bukan hanya sebagai urusan internal pemerintah, tetapi juga sebagai proses yang dapat mendapat masukan publik.

UU tersebut mengarahkan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan jalur di luar pengadilan. Proses mediasi disebut berlangsung paling lama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari kerja. Mekanisme ini melengkapi pengaturan tentang akses dan tanggung jawab dalam pengelolaan data.

Efektivitas UU Satu Data Indonesia pada akhirnya akan terlihat dari penerapannya: apakah standar bersama benar-benar mengurangi data yang simpang siur, sementara keamanan dan hak atas data tetap terjaga. Tahap pembentukan penyelenggara serta penyesuaian sistem menjadi langkah awal untuk menguji apakah aturan ini dapat menghadirkan satu rujukan data yang konsisten bagi pemerintah dan masyarakat.

Wacanara