PPPK Paruh Waktu Siak Menanti Kepastian Gaji
Bupati Siak Afni Zulkifli menyambut pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi meminta kepastian apakah gaji mereka ditanggung APBN atau APBD.
Perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu disambut baik Pemerintah Kabupaten Siak. Namun, bagi Bupati Siak Afni Zulkifli, kabar tersebut belum menjawab persoalan yang akan menentukan kesiapan daerah: dari mana gaji para pegawai itu dibayarkan.
Afni mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan saat Siak menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, agar kebutuhan pembiayaan dan urusan administrasi kepegawaian dapat direncanakan dengan jelas.
Kebijakan pengalihan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat, 6 November 2026. Afni menyebut perubahan status sebagai kemajuan, tetapi menilai pengumuman tersebut perlu diikuti aturan pelaksanaan yang menjawab tanggung jawab pembiayaan.
APBN atau APBD, sumber gaji belum dipastikan
Persoalan yang paling mendesak bagi Pemkab Siak adalah penanggung biaya gaji setelah PPPK paruh waktu beralih menjadi penuh waktu. Pemerintah pusat belum menjelaskan apakah pembayaran akan bersumber dari APBN atau tetap menjadi beban APBD.
“Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” ujar Afni kepada JPNN pada Minggu, 8 November.
JPNN melaporkan, Afni menyinggung belasan ribu PPPK paruh waktu dalam mempertanyakan biaya yang harus disiapkan. Besarnya kebutuhan itu membuat kepastian sumber dana tak cukup dijawab dengan perubahan status saja. Pemerintah daerah perlu mengetahui mekanisme pembayaran sebelum memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam perencanaan anggaran.
Afni mengingatkan, rancangan APBD 2027 sedang disusun. Bila aturan teknis belum tersedia, daerah berisiko menghadapi ketidakjelasan ketika memperkirakan belanja pegawai. Ia tidak merinci nilai anggaran yang dibutuhkan Siak maupun pembagian tanggung jawab yang diharapkan antara pemerintah pusat dan daerah.
Perubahan status perlu diikuti aturan pelaksanaan
Bagi pemerintah daerah, pengalihan menjadi PPPK penuh waktu bukan hanya soal nama status. Ada pula mekanisme administrasi kepegawaian yang perlu diperjelas. Menurut Afni, dua hal itu, pembiayaan dan tata cara administrasi, semestinya dijabarkan dalam petunjuk dari pusat.
Kepastian tersebut juga akan memberi pegangan bagi daerah untuk menyesuaikan rencana belanja dengan kebijakan baru. Tanpa penjelasan tentang pihak yang membayar, Pemkab Siak belum dapat memastikan bagaimana kebutuhan gaji akan ditempatkan dalam perencanaan daerah. Afni menilai, persoalan ini penting dibahas sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
Ia tetap menyambut positif pengumuman pemerintah. Dalam pandangannya, perubahan menuju status penuh waktu merupakan kemajuan bagi para PPPK yang sebelumnya berstatus paruh waktu. Namun, kebijakan itu baru dapat dijalankan dengan tertib jika petunjuk mengenai pembiayaan dan administrasinya ikut tersedia.
Afni juga mengaitkan pertanyaan soal sumber gaji dengan pengalaman pembiayaan PPPK pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, skema yang semula dijanjikan ditanggung pemerintah pusat pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir dibayar oleh daerah. Perbedaan antara janji awal dan pelaksanaan tersebut membuat kepastian skema baru menjadi perhatian Pemkab Siak.
Pemkab menunggu penjelasan sebelum merencanakan anggaran
Informasi yang disampaikan Afni belum merinci kapan petunjuk teknis akan diterbitkan ataupun bagaimana pola pembayaran nantinya. Karena itu, pemerintah daerah masih menanti penjelasan pemerintah pusat untuk mengetahui konsekuensi kebijakan tersebut terhadap anggaran dan administrasi pegawai.
Dalam laporan JPNN, Afni tidak menyebut penolakan terhadap pengalihan status. Yang ia minta adalah aturan yang memungkinkan daerah menyusun rencana secara pasti, terutama karena pembahasan APBD 2027 sedang berjalan. Kejelasan itu dibutuhkan agar kabar perubahan status dapat diterjemahkan menjadi langkah penganggaran yang dapat dilaksanakan.
Untuk saat ini, pertanyaan mengenai sumber gaji belasan ribu PPPK paruh waktu masih menunggu jawaban. Pemkab Siak menanti petunjuk pusat sebelum dapat memastikan bagaimana kebutuhan tersebut akan masuk dalam rancangan anggaran tahun depan.