Penataan Kampung Bahari Dimulai, Warga Didata Bertahap
KAI mulai menata bangunan di bantaran rel Kampung Bahari pada 4 November 2026. Pembersihan ditargetkan berlangsung sebulan, sedangkan warga yang masih tinggal di lokasi akan didata sebelum penanganan ditentukan.
Penataan bangunan di bantaran rel Kampung Bahari, Jakarta Utara, dimulai Rabu, 4 November 2026. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta menargetkan pembersihan berlangsung sekitar satu bulan. Warga yang masih menempati bangunan akan didata sebelum pemerintah menentukan penanganan dan kemungkinan hunian pengganti.
Rencana itu menggabungkan dua kepentingan yang tak sederhana: menjaga keselamatan perjalanan kereta dan penghuni, serta mencegah bangunan di kawasan tersebut kembali digunakan untuk aktivitas narkotika. KAI menyatakan pekerjaan akan dilakukan bertahap dengan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah.
Executive Vice President Daop 1 Jakarta KAI Januri mengatakan penataan perlu dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan. Ia menyebut keselamatan penghuni dan perjalanan kereta menjadi pertimbangan utama. “Nomor satu keselamatan kereta api dan penghuninya,” kata Januri di Kampung Bahari, Selasa, 3 November 2026, seperti dikutip detikNews.
Bangunan kosong dibersihkan lebih dahulu
Pembersihan tahap awal akan menyasar bangunan yang sudah tidak ditempati. Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengatakan cara itu dipilih agar bangunan kosong tidak kembali menjadi tempat aktivitas narkotika. “Yang mana yang tidak dihuni kita bersihkan dulu supaya tidak kembali lagi menjadi sarang narkoba,” ujar Dadang pada Selasa, sebagaimana diberitakan Demokratis.co.id.
Bangunan yang masih dihuni tidak langsung dibongkar. Menurut data sementara yang disampaikan Dadang, kawasan itu dihuni 23 kepala keluarga atau sekitar 80 orang. Pemerintah akan mendata mereka lebih dulu untuk mengetahui kondisi tempat tinggal dan menentukan langkah berikutnya.
Jumlah pasti bangunan dan data lengkap warga belum tersedia. Demokratis.co.id melaporkan, pendataan juga dibutuhkan untuk mengenali asal-usul penghuni, status administrasi kependudukan, serta keadaan sosial ekonomi mereka. Informasi itu menjadi salah satu dasar pembahasan solusi bagi keluarga yang terdampak.
Area yang ditata berada di luar pagar pembatas aset perkeretaapian. Pagar di sisi kiri dan kanan rel, menurut Januri, dibangun pemerintah melalui Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keterangan itu membedakan kawasan sasaran penertiban dari jalur rel yang telah dibatasi pagar.
Alternatif hunian dan penghasilan warga
KAI berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk membahas kemungkinan tempat tinggal alternatif. Sebagian warga telah ditawari hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namun, pemindahan belum diputuskan karena perlu mempertimbangkan hasil pendataan serta kebutuhan masing-masing keluarga.
Persoalan mata pencaharian juga menjadi perhatian. Dadang mengingatkan agar penataan tidak membuat warga kehilangan penghasilan tanpa pilihan lain. Sebagian warga, menurut laporan Limapagi, memperoleh pendapatan dari pemilahan dan pengelolaan sampah. Karena itu, kondisi ekonomi penghuni perlu masuk dalam pertimbangan penanganan, bukan hanya status bangunan yang ditempati.
Januri mengatakan alat berat dan pengangkutan sampah akan dikerahkan selama proses pembersihan bertahap. Ia menyebut KAI masih membahas penyediaan tempat tinggal yang layak bersama para pemangku kepentingan. Penataan lingkungan, menurut dia, memerlukan penyelesaian jangka panjang agar masalah serupa tidak berulang.
Penataan menyusul operasi narkotika
Rencana penertiban muncul setelah operasi gabungan BNN dan Polri di Kampung Bahari pada Minggu, 1 November 2026. Operasi itu melibatkan personel dari BNN Pusat, BNNP DKI Jakarta, Bareskrim Polri, dan Polda Metro Jaya. Dalam laporan yang dikutip Demokratis.co.id, petugas menemukan ganja, ekstasi siap edar, alat hisap, serta peralatan pencetak ekstasi.
Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam, telepon genggam, laptop, buku pencatatan transaksi narkotika, dan buku rekening bank. Operasi tersebut memperkuat alasan aparat untuk mencegah bangunan kosong dimanfaatkan kembali. Namun, penanganan warga yang masih tinggal di lokasi akan menunggu pendataan dan pembahasan solusi hunian.
KAI memperkirakan pembersihan kawasan memerlukan waktu sebulan sejak pekerjaan dimulai. Untuk bangunan yang masih dihuni, keputusan penanganan akan mengikuti hasil pendataan dan koordinasi dengan pihak terkait.