MKMK Tolak Aduan Etik atas Sembilan Hakim MK
MKMK menolak laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim yang memeriksa sengketa ijazah Gibran. Majelis menilai pemeriksaan pokok perkara merupakan pilihan hukum kolektif.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK yang memeriksa sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menutup pemeriksaan etik atas cara majelis menangani perkara, tetapi tidak mengubah hasil sengketa ijazah yang sebelumnya diputus MK.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan keputusan itu dalam sidang pada Kamis, 5 November 2026. “Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya,” kata Palguna. CNN Indonesia dan detikcom melaporkan, aduan itu diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Pokok keberatannya menyangkut tindakan para hakim ketika menangani perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diajukan untuk mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
MKMK menilai pemeriksaan perkara sebagai pilihan hukum kolektif
Dalam pertimbangannya, MKMK menyoroti peran pengadilan ketika sengketa politik dibawa ke jalur hukum. Menurut majelis, keterlibatan lembaga peradilan dalam perkara semacam itu bukan sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran. Pengadilan dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan politik agar tidak terus berlarut tanpa putusan.
Yang dipandang bermasalah, menurut pertimbangan itu, adalah apabila lembaga peradilan justru terpengaruh atau dipengaruhi permainan politik. MKMK menyatakan tidak menemukan dasar untuk menyimpulkan bahwa tindakan sembilan hakim dalam perkara ini melanggar prinsip etik yang diadukan.
Majelis juga menilai hakim tidak harus menghentikan pemeriksaan setelah mengecek syarat formal permohonan. Keputusan untuk masuk ke pokok perkara, menurut MKMK, merupakan cara para hakim menjalankan fungsi peradilan yang ditempuh secara kolektif. Karena itu, majelis menyatakan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip kecakapan, kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan dalam Sapta Karsa Hutama.
Putusan etik ini memiliki lingkup tersendiri. MKMK menilai perilaku hakim, bukan memutus kembali apakah dokumen pendidikan Gibran memenuhi persyaratan pencalonan. Perbedaan antara pemeriksaan etik dan putusan atas pokok sengketa penting dicermati karena keduanya menyangkut proses hukum yang berbeda.
Pelapor mempersoalkan akses ijazah dan jadwal pembuktian
Pian, melalui kuasa hukumnya Saddan Sitorus, menilai para hakim tidak menjaga independensi saat menangani perkara. Salah satu keberatan yang disampaikan ialah penggunaan kewenangan MK untuk memperlihatkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon dalam perkara sengketa tersebut.
Saddan juga mempersoalkan keputusan untuk menjadwalkan agenda pembuktian. Dalam pandangan pihak pelapor, pemeriksaan yang melibatkan pemohon, KPU sebagai termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dilakukan dalam suasana tekanan publik, media, serta politik. Mereka berpendapat hakim semestinya lebih dahulu menilai permohonan sebelum melanjutkan ke tahap pembuktian.
Kuasa hukum pelapor turut menyampaikan dugaan bahwa Denny pernah menawarkan imbalan terkait upaya memperlihatkan dokumen pendidikan Gibran. Itu merupakan tuduhan yang disampaikan dalam pengaduan, bukan kesimpulan MKMK. Hasil pemeriksaan majelis berujung pada penolakan laporan, sehingga tidak ada sanksi etik terhadap sembilan hakim dalam perkara ini.
Pian juga meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif dan mengusulkan pembentukan tim pakar independen. Ia meminta proses perkara sengketa ijazah dihentikan sementara sampai pemeriksaan etik selesai. Setelah memeriksa aduan, MKMK tidak mengabulkan permintaan tersebut dan memilih menolak laporan secara keseluruhan.
Putusan etik terpisah dari hasil sengketa ijazah
Sebelum laporan etik diputus, MK telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lain karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangan putusan perkara itu, MK menyebut tidak menemukan ijazah atau dokumen setara SMA yang diperlukan Gibran selama persidangan.
Perkara tersebut juga bersinggungan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diperoleh Gibran dari Kemendikbudristek, yang kini bernama Kemendikdasmen. Menurut laporan CNN Indonesia, dokumen itu kemudian dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Fakta tersebut berada dalam ranah sengketa dokumen dan tidak menjadi pokok putusan etik MKMK.
Dengan keputusan MKMK, laporan Pian terhadap sembilan hakim selesai diperiksa di lembaga kehormatan itu. Adapun perkara tentang dokumen pendidikan Gibran telah lebih dahulu berakhir di MK dengan permohonan yang tidak dapat diterima. Kedua putusan tersebut memiliki dasar dan akibat hukum yang berbeda.