16.11.2026

Lombok Barat Siapkan Perpanjangan Kontrak PPPK Paruh Waktu

Pemkab Lombok Barat mulai meminta OPD mendata PPPK paruh waktu yang akan diajukan untuk perpanjangan kontrak. Masa kerja mereka berakhir pada Desember 2026.

lombok-barat-siapkan-perpanjangan-kontrak-pppk-paruh-waktu

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Barat akan mengakhiri masa kontrak pada Desember 2026. Pemerintah kabupaten setempat mulai menghimpun data pegawai yang berpeluang melanjutkan kontrak, tetapi proses perpanjangan belum memasuki tahap pelaksanaan.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lombok Barat telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengidentifikasi pegawai yang akan diajukan untuk perpanjangan. Data dari masing-masing OPD menjadi langkah awal sebelum pegawai diminta melengkapi dokumen.

Kepala Bidang Pengadaan, Data, dan Informasi BKD PSDM Lombok Barat, Deny Satriawan, mengatakan instansinya masih menyiapkan tahapan administrasi. “Ini kami persiapkan dulu, kami bersurat ke OPD minta data siapa (PPPK Paruh Waktu) yang mau diperpanjang. Kita siapkan dulu,” kata Deny, seperti diberitakan Suara NTB.

Data OPD menjadi tahap awal pengusulan

Belum ada daftar akhir pegawai yang akan diperpanjang. BKD PSDM menunggu jawaban dari OPD mengenai nama-nama yang dinilai layak untuk melanjutkan masa kerja. Setelah data terkumpul, pegawai terkait akan diminta memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak.

Urutan itu membuat keputusan belum bisa dipastikan hanya dari jumlah PPPK paruh waktu yang tercatat sebelumnya. Pemerintah kabupaten masih harus memilah data dan menuntaskan kelengkapan administrasi. Dengan demikian, jumlah yang nantinya memperoleh kontrak baru dapat berbeda dari angka usulan terdahulu.

Suara NTB melaporkan, jumlah PPPK paruh waktu Lombok Barat mencapai lebih dari 3.000 orang. Dalam pengajuan sebelumnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah yang diusulkan tercatat 3.601 orang. Dari angka tersebut, 31 orang tidak dapat memperoleh nomor induk pegawai (NIP).

Angka 3.601 itu merujuk pada pengusulan sebelumnya, bukan jumlah pegawai yang sudah dipastikan mendapat perpanjangan kali ini. Proses terbaru masih bergantung pada data yang dikirim setiap OPD serta hasil pemeriksaan persyaratan. Karena itu, belum ada angka final mengenai berapa pegawai yang akan melanjutkan kontrak.

E-kinerja dan SKP masuk dalam persyaratan

Di sejumlah OPD, pegawai terlihat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Mereka mengisi e-kinerja melalui aplikasi yang disediakan pemerintah kabupaten. Dalam pengisian itu, pegawai melampirkan foto kegiatan kerja yang disertai keterangan hari dan tanggal.

Dokumen lain yang disebut sebagai salah satu syarat ialah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). BKD PSDM belum merinci seluruh persyaratan tambahan. Kelengkapan lebih lanjut akan disampaikan setelah tahapan perpanjangan berjalan.

Pengumpulan bukti kinerja menjadi bagian dari persiapan administratif yang berlangsung sebelum kontrak baru ditandatangani. Namun, pengisian e-kinerja maupun penyiapan SKP tidak dengan sendirinya memastikan seorang pegawai mendapat perpanjangan. Data dari OPD tetap menjadi dasar awal untuk menentukan siapa yang akan diproses.

Setelah kontrak diperpanjang, dokumen tersebut akan diajukan kepada BKN. Sementara itu, kontrak yang sudah diperpanjang nantinya ditandatangani oleh kepala OPD. Tahapan ini menempatkan OPD sebagai pihak yang mengumpulkan data pegawai sekaligus menandatangani kontrak, sedangkan BKD PSDM menyiapkan dan mengoordinasikan prosesnya.

Perpanjangan tidak berlaku otomatis bagi semua pegawai

BKD PSDM menyebut ada keadaan tertentu yang dapat membuat kontrak PPPK paruh waktu tidak dilanjutkan, yakni pegawai meninggal dunia atau mengundurkan diri. Di luar kondisi tersebut, kelayakan perpanjangan masih akan diproses melalui tahapan yang disiapkan pemerintah kabupaten.

Bagi ribuan pegawai yang masa kontraknya berakhir pada Desember, kepastian berikutnya bergantung pada tindak lanjut OPD dan pemeriksaan dokumen. Sampai data calon penerima perpanjangan terkumpul, belum ada pengumuman nama ataupun jumlah final. Pemerintah Lombok Barat kini masih berada pada tahap meminta data dan menyiapkan persyaratan sebelum pengajuan dilakukan ke BKN.

Wacanara