Kisruh FFI: PSSI Copot Michael dan Siapkan KLB
PSSI memberhentikan Michael Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI. Michael menolak keputusan itu, sementara perbedaan angka dukungan KLB ikut mencuat.
Pemberhentian Michael Sianipar dari kursi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) oleh PSSI membuka sengketa baru soal tata kelola federasi. Michael menolak keputusan itu dan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Kementerian Hukum hingga kepolisian.
PSSI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Dokumen yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi itu juga menunjuk anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai pelaksana tugas ketua umum FFI. Tugas Vivin mencakup menyiapkan kongres untuk memilih kepengurusan baru.
Michael, yang memimpin FFI untuk periode 2024–2028, berpegang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) federasi yang tercatat di Kementerian Hukum. Ia menilai pergantian kepemimpinan tidak bisa dilakukan di luar mekanisme organisasi. Seperti diberitakan Janaloka Journal, Michael mengatakan dirinya masih menganggap sah menjabat ketua umum dan menilai penunjukan pelaksana tugas melanggar aturan FFI.
Persoalan sekjen mendahului desakan KLB
Ketegangan kepengurusan mengeras setelah FFI menerbitkan keputusan pemberhentian Sekretaris Jenderal Budi Setiawan pada 4 November 2026. Surat bernomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 menyebut penataan organisasi sebagai alasan pemberhentian. Budi sebelumnya diangkat melalui keputusan PSSI pada 12 Mei 2026.
Budi menolak keputusan tersebut sehari kemudian. Ia berpandangan, pengangkatan maupun pemberhentian sekjen harus mengikuti Statuta PSSI dan mendapat persetujuan induk organisasi. Karena syarat itu, menurut Budi, tidak dipenuhi, ia menyatakan surat pemberhentiannya tidak memiliki dasar yang berlaku.
Perselisihan administrasi itu berlangsung saat klub-klub juga menyuarakan keluhan mengenai pengelolaan kompetisi. Janaloka Journal melaporkan, hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 belum dibayarkan ketika musim berikutnya mulai bergulir pada September. Subsidi liga bagi klub juga disebut tertahan. Pada 3 November, Kompetisi Futsal Indonesia menyampaikan kepastian bahwa subsidi untuk klub PFL dan Women’s Pro Futsal League akan dilunasi. Namun, tuntutan pembenahan organisasi tetap bergulir.
Pada 10 November, sepuluh klub PFL mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Klub yang disebut dalam laporan Informasi.com antara lain Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi. Mereka meminta perubahan tata kelola melalui forum organisasi.
Di hari yang sama, sejumlah pengurus FFI mengundurkan diri. Jumlahnya berbeda dalam dua laporan: Informasi.com menyebut lima anggota Exco, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, Wibi Andrino, Dimas Bagus Kurniawan, dan Herman. Sementara itu, Janaloka Journal hanya merinci tiga nama, yaitu Andri, Celni, dan Wibi. Kedua laporan sama-sama menempatkan pengunduran diri tersebut pada saat desakan KLB menguat.
PSSI menyebut dukungan KLB memenuhi kuorum
Sebelum keputusan PSSI terbit, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menyatakan permohonan KLB harus mengikuti AD/ART hasil Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Menurut ketentuan yang ia sampaikan, permintaan mesti diajukan tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga pemilik suara sah dan diverifikasi oleh federasi.
PSSI menyatakan dukungan untuk KLB telah melampaui ambang tersebut. Informasi.com melaporkan PSSI menghitung 48 pemegang hak suara, terdiri atas 20 klub dan 28 asosiasi provinsi. Namun, ringkasan pemberitaan ANTARA dalam feed menyebut permohonan KLB berasal dari 40 voters. Angka itu berbeda dari jumlah yang disebut dalam laporan Informasi.com, dan bahan yang tersedia tidak menjelaskan apakah perbedaan tersebut terkait tahap pengajuan atau penghitungan dukungan.
Keputusan pemberhentian Michael belum mengakhiri perselisihan. Ia berpendapat perubahan pengurus harus berlangsung sesuai AD/ART yang berlaku, sedangkan PSSI telah menempatkan Vivin untuk menjalankan tugas sementara sekaligus mempersiapkan KLB. Michael juga menyatakan siap melaporkan pihak yang menerbitkan keputusan tersebut ke Kementerian Hukum dan kepolisian.
Nasib kepengurusan menunggu proses berikutnya
Konflik ini kini berpusat pada dua hal: keabsahan keputusan PSSI dan mekanisme pemilihan kepengurusan baru. KLB yang disiapkan PSSI menjadi proses berikutnya yang dapat menentukan arah organisasi, tetapi perbedaan posisi antara PSSI dan Michael belum terselesaikan.
Di luar soal jabatan, Michael menyebut FFI masih memiliki target membawa Indonesia ke Piala Dunia Futsal 2028. Namun, informasi mengenai jadwal KLB maupun tindak lanjut laporan hukum yang ia ancamkan belum dirinci dalam laporan-laporan tersebut.