Karhutla IKN: Satu Perusahaan Sawit Dijatuhi Sanksi
OIKN menjatuhkan sanksi administratif kepada PT AJP setelah menemukan indikasi kebakaran di konsesinya. Luas karhutla di wilayah delineasi IKN mencapai 1.600 hektare pada Juli-Oktober 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara menjatuhkan sanksi administratif kepada PT AJP setelah menemukan indikasi kebakaran di area konsesi perusahaan itu. Jika sanksi tidak dijalankan, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat menghadapi pembekuan hingga pencabutan izin.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan, seluruh konsesi PT AJP di Samboja berada di kawasan IKN. Ia menyampaikan hal itu pada Sabtu, 31 Oktober 2026, seperti diberitakan detikcom.
“PT AJP di Samboja yang 100 persen wilayah konsesinya masuk kawasan IKN, kami langsung berikan sanksi administrasi. Kami evaluasi dulu pelaksanaannya. Jika sanksi itu tidak dijalankan, nanti ada tahap pembekuan hingga pencabutan izin,” ujar Myrna.
OIKN belum menyebut sanksi yang dijatuhkan sebagai pencabutan izin. Tahap yang berjalan sekarang adalah evaluasi atas pelaksanaan sanksi administratif. Ancaman pembekuan dan pencabutan baru akan berlaku jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang diberikan.
1.600 hektare terbakar dalam empat bulan
Penindakan terhadap PT AJP berlangsung di tengah luas kebakaran yang tercatat di wilayah delineasi IKN. OIKN menghitung total lahan terbakar mencapai 1.600 hektare selama Juli hingga Oktober 2026.
Sebagian besar area yang terbakar berada di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, dengan luasan sekitar 900 sampai 1.000 hektare. Sekitar 500 hektare lainnya masuk ke dalam konsesi perusahaan, sedangkan sisa area berada di lahan milik masyarakat.
Rincian itu memperlihatkan bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di satu jenis penguasaan lahan. Area yang terdampak meliputi kawasan tahura, konsesi usaha, dan lahan masyarakat. Namun, angka yang disampaikan OIKN merupakan akumulasi untuk wilayah delineasi IKN, bukan hanya kebakaran di konsesi PT AJP.
OIKN juga mencatat belasan perusahaan lain yang konsesinya terbakar di sekitar batas delineasi IKN dan wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kasus-kasus tersebut dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena lokasi dan kewenangan penanganannya beririsan dengan wilayah provinsi.
Dugaan pembakaran mengacu pada pola lahan
Myrna menyatakan tim menemukan petunjuk yang mengarah pada dugaan kebakaran disengaja. Pemetaan memperlihatkan sejumlah bidang terbakar dengan bentuk kotak memanjang dan bulat yang tersusun teratur. Menurut OIKN, pola itu berbeda dari kebakaran alami yang cenderung menyebar tanpa bentuk tertentu.
Tim verifikasi lapangan juga menemukan bibit kelapa sawit dan pisang yang baru ditanam di beberapa titik bekas kebakaran. Temuan itu menjadi bagian dari dasar dugaan OIKN mengenai kemungkinan adanya pembukaan lahan setelah kebakaran.
Meski demikian, orang yang diduga membakar lahan tidak ditemukan di lokasi. Myrna menyebut pelaku telah melarikan diri sebelum petugas tiba. Dengan demikian, indikasi pola kebakaran dan keberadaan bibit tanaman menjadi temuan lapangan yang diungkapkan OIKN, sementara identitas pelaku belum diketahui.
OIKN menyatakan dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak terbatas pada satu perusahaan. Belasan konsesi lain yang terbakar telah diteruskan kepada kementerian untuk penanganan lebih lanjut. Perbedaan wilayah administrasi membuat penanganannya melibatkan otoritas di luar OIKN.
Evaluasi sanksi menjadi tahap berikutnya
Untuk PT AJP, tahapan terdekat adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan sanksi administratif. OIKN belum menyampaikan kapan evaluasi itu selesai atau bentuk tindakan administratif yang harus dipenuhi perusahaan. Kepastian mengenai pembekuan maupun pencabutan izin juga bergantung pada hasil evaluasi tersebut.
Sementara itu, laporan mengenai perusahaan-perusahaan lain berada pada proses tindak lanjut Kementerian Lingkungan Hidup. OIKN belum merinci tindakan hukum yang akan dikenakan kepada masing-masing perusahaan. Data kebakaran yang diumumkan mencakup Juli sampai Oktober 2026, sedangkan penyelidikan terhadap dugaan pembakaran masih menjadi bagian dari penanganan yang berjalan.