16.11.2026

Foto Gibran di DPRD DIY Diturunkan, Isyarat Protes

Penurunan foto Gibran di DPRD DIY diberitakan sebagai ekspresi protes dan tuntutan agar proses politik berjalan. Polemik ijazah turut mengemuka.

foto-gibran-dprd-diy-diturunkan-isyarat-protes

Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi ekspresi protes yang dikaitkan dengan tuntutan agar proses politik berjalan. Peristiwa itu diberitakan CNN Indonesia dalam laporan tentang massa yang mencopot foto Gibran di gedung DPRD.

RMOL menafsirkan aksi tersebut sebagai sinyal bahwa sebagian publik menginginkan proses politik terkait Gibran berlanjut. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia tidak merinci jumlah orang yang terlibat maupun waktu persis pencopotan foto itu.

Aksi di DPRD DIY dan respons sekretariat

Sorot.co melaporkan Sekretaris DPRD DIY mengakui sempat dihubungi Kementerian Dalam Negeri setelah foto wapres diturunkan. Laporan tersebut tidak menjelaskan lebih jauh isi komunikasi atau tindak lanjut yang diminta kementerian.

Informasi itu menempatkan peristiwa di DPRD bukan hanya sebagai aksi simbolik, tetapi juga sebagai perkara yang mendapat perhatian kelembagaan. Meski demikian, belum ada keterangan dalam bahan berita mengenai keputusan atau langkah resmi DPRD setelah kejadian tersebut.

Polemik ijazah ikut mewarnai protes

Sorotan terhadap Gibran juga muncul dalam pemberitaan mengenai keresahan soal ijazahnya. Okezone menyebut keresahan itu diekspresikan melalui coretan pada dinding digital. Tidak tersedia rincian mengenai isi coretan, pihak yang membuatnya, atau kaitannya secara langsung dengan aksi pencopotan foto di DPRD DIY.

Warta Ekonomi, sementara itu, memuat pandangan seorang pengamat yang menyarankan foto Gibran diturunkan dan menyinggung persoalan kedudukan wapres. Pandangan tersebut merupakan pendapat narasumber, bukan keterangan resmi mengenai status jabatan Gibran.

Sejumlah pemberitaan itu memperlihatkan bahwa aksi pencopotan foto bersinggungan dengan kritik publik dan perdebatan politik yang lebih luas. Namun, bahan yang tersedia belum memuat penjelasan lengkap dari pihak DPRD DIY maupun Kemendagri mengenai komunikasi yang terjadi dan langkah lanjutan setelah foto diturunkan.

Wacanara