DPR Panggil Kapolri Bahas Penyadapan Prabowo
Komisi III DPR akan meminta penjelasan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam rapat 12 November 2026.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. DPR menyatakan akan meminta penjelasan mengenai pihak yang diduga berada di balik perkara tersebut, termasuk motifnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat itu baru dapat digelar setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November. Ia menyampaikan jadwal tersebut pada Minggu, 8 November. Rapat akan dipimpinnya bersama para wakil ketua Komisi III.
Agenda rapat mencakup dalang dan motif
Menurut keterangan Habiburokhman yang diberitakan detikNews dan Okezone, pembahasan tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden. Komisi III juga ingin mengurai siapa yang mengatur tindakan itu dan apa alasan di baliknya. DPR menyatakan akan mengawal penanganan perkara sampai rangkaian peristiwanya terungkap.
“Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” kata Habiburokhman, seperti dikutip detikNews. Pernyataan itu menegaskan fokus rapat pada pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat, bukan semata-mata pada dugaan penyadapan sebagai tindakan teknis.
Habiburokhman dijadwalkan memimpin rapat dengan didampingi Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dek Gam. Kehadiran pimpinan Komisi III tersebut disebut sebagai bagian dari agenda yang telah disiapkan untuk pertemuan dengan Kapolri.
Rapat akan berlangsung setelah masa sidang dimulai kembali. Karena itu, pembahasan pada 12 November menjadi forum yang diumumkan DPR untuk meminta keterangan pimpinan Polri terkait penyelidikan. Belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia mengenai materi pemanggilan atau dokumen yang akan dibawa ke rapat.
Polri telah menetapkan tersangka
Perkara ini ditangani Polri dengan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut pada konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Dalam laporan detikNews, Asep menyebut tiga inisial, yakni LSP, ASN, dan EH. Laporan yang sama juga mencantumkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dengan inisial AHN serta Irjen Eko Hadi Santoso dengan inisial EH. Rincian yang diberitakan itu tidak sepenuhnya selaras dalam hal jumlah dan pencantuman inisial, sehingga identitas serta status masing-masing perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik.
Nama Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam pemberitaan mengenai tersangka. DetikNews menyebutnya sebagai mantan Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Okezone menyebutnya sebagai eks Kapolri. Kedua laporan itu sama-sama mengaitkan perkara dengan dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden Prabowo, tetapi berbeda dalam penyebutan jabatan Listyo.
DPR menunggu penjelasan Kapolri
Dugaan terhadap para tersangka belum sama dengan putusan pengadilan. Rapat Komisi III dengan Kapolri menjadi kesempatan bagi DPR untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyidikan dan dasar penetapan tersangka. Keterangan yang diberitakan sejauh ini belum memuat uraian lengkap tentang bagaimana penyadapan diduga dilakukan atau siapa yang memberi perintah.
Komisi III menyatakan akan mengawal penanganan perkara hingga jelas. Pemeriksaan dalam rapat diharapkan berfokus pada keterangan Polri mengenai rangkaian dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang diperiksa, serta motif yang sedang ditelusuri. DPR belum mengumumkan kesimpulan atau keputusan yang akan diambil setelah pertemuan.
Agenda terdekat yang telah dipastikan adalah rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026. Kapolri Suyudi Ario Seto akan hadir untuk membahas perkara tersebut bersama pimpinan Komisi III, sementara proses penyidikan tetap berada di tangan Polri.