16.11.2026

Bedah Rumah Kampung Ambon, Pemerintah Benahi Hunian Warga

Kementerian PKP menyalurkan program bedah rumah bagi warga Kampung Ambon, Cengkareng. Pemerintah menekankan ketepatan sasaran dan menyiapkan dukungan kesejahteraan serta kemudahan regulasi.

bedah-rumah-kampung-ambon-pemerintah-benahi-hunian-warga

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki rumah warga di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026. Program bedah rumah itu menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk Ester Yacoba Sumakul yang hidup seorang diri tanpa penghasilan tetap.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengubah rumah tidak layak menjadi hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Saat meninjau lokasi, ia menilai kondisi rumah Ester memang memerlukan perbaikan serius.

“Hari ini memperbaiki rumah. Teman-teman sudah melihat betapa hancurnya rumah dan berbahaya,” kata Maruarar di Cengkareng. Ia menegaskan, kondisi rumah dan keadaan ekonomi penerima menjadi pertimbangan penting dalam penyaluran bantuan.

Bedah rumah harus menyasar warga yang membutuhkan

Maruarar menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu rujukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ester dinilai memenuhi kriteria karena tidak memiliki pekerjaan dan tinggal sendiri, sementara rumahnya berada dalam kondisi buruk.

Menurut Maruarar, ketepatan data penting karena bantuan pemerintah berisiko diberikan kepada warga yang mampu atau tinggal di rumah yang sebenarnya sudah layak. Jika itu terjadi, masyarakat yang lebih membutuhkan justru bisa terlewat.

“Yang membutuhkan banyak. Kalau tidak tepat sasaran, akibatnya akan tidak adil,” ujarnya. Ia meminta pembenahan data terus dilakukan agar bantuan perumahan dapat menjangkau warga sesuai kondisi sosial dan kelayakan huniannya.

Pemerintah menjadwalkan pembongkaran rumah Ester mulai 10 November 2026, dengan target perbaikan selesai pada 24 Desember 2026. Kunjungan di Kampung Ambon juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari, serta Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto.

Perbaikan hunian diiringi dukungan kesejahteraan

Tito mengatakan program bedah rumah tidak berhenti pada renovasi fisik. Menurut dia, pemerintah juga menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) agar warga berpenghasilan rendah dapat mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha setelah rumah mereka diperbaiki.

Tito menilai kemiskinan merupakan salah satu akar persoalan narkoba yang masih terjadi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan warga dinilai perlu berjalan bersama upaya menangani persoalan sosial di lingkungan permukiman.

Ia menyebut program tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada masyarakat kecil. Tito juga meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui kebijakan yang membantu warga memperoleh hunian layak.

Di Kampung Ambon, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi ratusan warga lainnya. Namun, sumber bantuan tersebut tidak merinci jenis maupun nilai bantuan yang diberikan. Tito berharap upaya perbaikan kesejahteraan dapat terus dilanjutkan melalui kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait.

Kemudahan aturan untuk program perumahan

Dukungan Kemendagri terhadap agenda perumahan juga mencakup penyederhanaan regulasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito menyebut sekitar 30 juta keluarga diperkirakan belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak layak.

Salah satu kebijakan yang didorong ialah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Biaya tersebut, yang sebelumnya sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak, dinolkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Kemudahan lain diberikan melalui pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan. Tito mengatakan surat edaran mengenai kebijakan itu telah diterbitkan kepada kepala daerah.

Untuk warga di kawasan permukiman kumuh Jakarta yang belum memiliki sertifikat tanah, pengajuan bantuan BSPS dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung atau kelurahan. Kemudahan tersebut diharapkan membuka akses bantuan bagi warga yang menghadapi keterbatasan dokumen.

Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa perbaikan rumah membutuhkan lebih dari bantuan material. Pendataan penerima, kemudahan aturan, dan dukungan untuk penghidupan warga turut menentukan apakah program bedah rumah benar-benar memberi perubahan. Pemerintah pun berencana meninjau lokasi lain di Jakarta, termasuk Kampung Bahari dan Boncos, untuk menindaklanjuti informasi mengenai kebutuhan perbaikan hunian.

Wacanara