16.11.2026

APBD Tulungagung Rp 50 Juta untuk Studi DWP

Kegiatan DWP Tulungagung di Wonosobo dibiayai sekitar Rp 50 juta dari APBD. Jadwal wisata dan pertemuan studi referensi memunculkan pertanyaan soal manfaat serta rincian biaya.

apbd-tulungagung-rp-50-juta-studi-dwp

Anggaran sekitar Rp 50 juta dari APBD Tulungagung digunakan untuk kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Wonosobo pada 19-21 Oktober 2026. Rangkaian perjalanan tersebut memuat kunjungan ke sejumlah tempat wisata dan agenda kuliner, sedangkan studi referensi yang disebut sebagai kegiatan inti berlangsung pada hari kedua di Kantor Bupati Wonosobo.

Susunan acara itu memicu sorotan karena kegiatan yang dibiayai uang daerah terlihat memiliki porsi wisata cukup besar. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyebut anggaran tahunan tersebut ditujukan untuk memperkuat organisasi. Namun, laporan yang tersedia belum menguraikan hasil studi yang akan diterapkan di Tulungagung.

Wisata mendominasi agenda hari pertama

Rangkaian kegiatan yang diunggah melalui akun Instagram DWP Kabupaten Tulungagung memperlihatkan rombongan memulai perjalanan dengan mengunjungi Pintu Langit. Mereka kemudian menuju Kawah Sikidang, termasuk menjelajahi kawasan itu menggunakan jeep, lalu singgah di Telaga Menjer. Agenda hari pertama ditutup dengan gala dinner di Dipayana Cafe.

DetikNews melaporkan, susunan acara tersebut tercantum dalam dua unggahan video di akun media sosial DWP. Keterangan unggahan menyebutkan perjalanan berlangsung selama tiga hari dan diikuti anggota DWP Tulungagung. Rincian jadwal itu menjadi salah satu dasar sorotan publik terhadap perbandingan antara agenda wisata dan kegiatan yang disebut sebagai studi referensi.

Ketika perjalanan dibiayai APBD dengan nama kegiatan studi referensi, perhatian publik tertuju pada keseimbangan antara pembelajaran organisasi dan rekreasi. Unggahan media sosial memperlihatkan kunjungan wisata sebagai bagian dari jadwal, tetapi tidak merinci durasi setiap agenda maupun besaran anggaran yang dipakai untuk masing-masing kegiatan. Karena itu, dari jadwal yang tersedia belum dapat diketahui porsi biaya yang berkaitan dengan agenda wisata.

Kegiatan inti baru dijadwalkan pada hari kedua di Kantor Bupati Wonosobo. Rombongan DWP Tulungagung diterima oleh DWP Wonosobo. Acara tersebut mencakup sambutan, sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, foto bersama, serta ramah tamah.

Dalam keterangan yang dikutip detikNews, sesi ramah tamah disertai hidangan khas setempat, antara lain mi ongklok, soto golak, dan tempe kemul. Setelah agenda di kantor bupati, rombongan menuju pusat oleh-oleh Dinasty. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Solo untuk makan malam dengan sate kambing Pak Manto sebelum kembali ke Tulungagung.

Urutan perjalanan itu menunjukkan bahwa kegiatan tidak seluruhnya berupa kunjungan kerja. Meski begitu, informasi yang dipublikasikan belum memuat materi studi, pokok bahasan dalam sesi tanya jawab, atau praktik organisasi yang menjadi sasaran pembelajaran. Keterangan tentang hal-hal tersebut diperlukan agar tujuan studi referensi dapat dinilai dari substansinya, bukan hanya dari nama kegiatan dan agenda pertemuan.

Pemkab menyebut penguatan kelembagaan

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tulungagung, Makrus Manan, membenarkan kegiatan DWP tersebut dibiayai APBD. Ia menyebut alokasi untuk kegiatan tahunan itu sekitar Rp 50 juta.

“Biasanya itu kegiatan tahunan. Seingat saya dianggarkan Rp 50 juta,” kata Makrus Manan.

Makrus menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk agenda DWP yang bertujuan memperluas jejaring kelembagaan dan mempelajari tata kelola organisasi di daerah lain. Dalam kegiatan kali ini, organisasi yang dikunjungi adalah DWP Kabupaten Wonosobo. Ia menyebut tujuan umumnya sebagai pengembangan dan penguatan organisasi.

Penjelasan Pemkab itu memberi gambaran mengenai alasan penganggaran, tetapi belum menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul setelah jadwal perjalanan beredar. Laporan detikNews dan detikcom tidak merinci komponen biaya, jumlah peserta, materi pembahasan, maupun keluaran tertulis dari kunjungan. Nilai Rp 50 juta yang disebut Makrus pun belum dapat diuraikan menjadi biaya perjalanan, penginapan, konsumsi, atau keperluan acara lainnya.

Informasi mengenai rincian anggaran dapat membantu masyarakat memahami kebutuhan biaya kegiatan. Dokumentasi materi dan hasil studi juga bisa menjelaskan apakah kunjungan menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi organisasi. Tanpa keterangan itu, publik baru memperoleh gambaran umum mengenai tujuan kegiatan dan jadwal perjalanan, belum mengenai manfaat yang dihasilkan atau cara dana digunakan.

Akademisi mempertanyakan hasil kegiatan

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Suripto, mempertanyakan manfaat yang diperoleh rombongan dari kunjungan tersebut. Ia menyoroti apakah ada praktik yang dapat diterapkan kembali di Tulungagung atau apakah kegiatan berhenti pada agenda seremonial.

“Apa yang benar-benar dipelajari di sana? Apakah ada praktik baik yang bisa diterapkan di Tulungagung atau hanya kunjungan bersifat seremonial, bahkan terkesan piknik,” kata Suripto.

Dalam kritik yang dikutip detikcom, Suripto juga menyinggung perlunya penyelenggara menjelaskan keluaran dan dampak kegiatan. Ia mempertanyakan apakah kunjungan itu akan diikuti program pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, atau pelayanan sosial. Menurut dia, hasil konkret semacam itu dapat menjadi ukuran apakah kunjungan memberi manfaat di luar peserta yang hadir.

Suripto menilai urgensi kegiatan perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tuntutan efisiensi anggaran. Ia berpandangan penggunaan dana negara semestinya memperhatikan persoalan nyata yang dihadapi warga. Kritik tersebut bukan bukti bahwa kegiatan tidak menghasilkan manfaat, tetapi menegaskan bahwa penyelenggara perlu menunjukkan hasil dan rencana tindak lanjut untuk menjawab keraguan publik.

Pengamat kebijakan publik Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Andreas Andrie, menyampaikan pandangan serupa mengenai tanggung jawab penggunaan APBD. Menurut dia, kegiatan yang dibiayai anggaran publik semestinya memberi dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Ia membedakan pembiayaan pribadi dengan penggunaan dana pemerintah, yang menurutnya membawa kewajiban moral untuk menerapkan hasil kegiatan.

“Jika sumber pembiayaannya dari uang pribadi tidak masalah, malah sangat saya apresiasi jika tujuannya benar-benar diimplementasikan. Namun jika pembiayaan tersebut berasal dari APBD, bukankah ini berarti DWP punya tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan hasil dari kegiatan tersebut?” kata Andreas.

Pertanyaan para akademisi itu menempatkan ukuran keberhasilan pada tindak lanjut, bukan hanya terlaksananya perjalanan. Jika penganggaran memang diarahkan untuk penguatan kelembagaan, penjelasan mengenai praktik yang dipelajari dan rencana penerapannya dapat memperjelas hubungan antara kunjungan ke Wonosobo dan kebutuhan DWP Tulungagung.

Informasi yang tersedia belum memuat bahan pembahasan atau evaluasi peserta. Yang diketahui dari jadwal yang dipublikasikan adalah adanya kunjungan wisata pada hari pertama, pertemuan dengan DWP Wonosobo pada hari kedua, serta agenda membeli oleh-oleh dan makan malam dalam perjalanan pulang. Rangkaian tersebut menjadi dasar perdebatan, tetapi belum cukup untuk menilai seluruh isi pembelajaran maupun hasilnya.

Penjelasan terperinci dari penyelenggara dapat membantu publik menilai penggunaan APBD secara lebih utuh. Catatan tentang tujuan, materi, peserta, biaya, dan tindak lanjut akan memperlihatkan apakah kegiatan tahunan itu menghasilkan manfaat organisasi yang sepadan dengan anggaran. Hingga laporan yang dikutip detikNews dan detikcom terbit, belum ada keterangan mengenai tindak lanjut hasil studi maupun rincian pembelanjaannya.

Wacanara