Min Aung Hlaing ke Malaysia, ASEAN Melunak?
Kunjungan Min Aung Hlaing ke Malaysia berlangsung saat Kuala Lumpur mendorong pemulangan warga Myanmar. Risiko keselamatan dan sikap ASEAN menjadi sorotan.
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia pada Rabu (7/10) untuk bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kunjungan dua hari itu berlangsung saat Kuala Lumpur mempercepat pemulangan warga Myanmar tanpa dokumen, sekaligus memunculkan pertanyaan apakah sikap negara-negara ASEAN terhadap penguasa militer Myanmar mulai berubah.
Pemerintah Malaysia menyebut pembicaraan kedua pemimpin akan membahas pemulangan warga Myanmar secara “sukarela, bermartabat dan aman”, termasuk mereka yang berasal dari berbagai kelompok etnis. Mereka juga dijadwalkan meninjau upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme ASEAN.
Namun, rencana pemulangan itu berlangsung di tengah perang saudara dan kekhawatiran serius mengenai keselamatan orang-orang yang kembali. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kelompok hak asasi manusia mempertanyakan apakah kepulangan dapat benar-benar berlangsung tanpa paksaan dan risiko pelanggaran.
Pemulangan warga Myanmar jadi agenda utama
Malaysia menyatakan sekitar 5.000 warga Myanmar telah menyetujui pemulangan secara sukarela. Hampir 1.500 orang di antaranya telah tiba kembali di Myanmar pada Minggu (4/10). Anwar mengatakan sekitar 10.000 warga Myanmar telah dideportasi dari Malaysia sejak Januari, sementara media pemerintah Myanmar menyebut jumlah warga yang dipulangkan tahun ini hampir mencapai angka serupa.
Di hadapan parlemen Malaysia, Anwar menegaskan bahwa Myanmar harus menjamin keselamatan warga yang kembali. Ia meminta tidak ada penyalahgunaan, penindasan, maupun pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka.
“Myanmar harus menjamin perlakuan yang layak terhadap rakyat mereka sendiri sehingga tidak ada penyalahgunaan, penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Anwar.
Anwar juga menyatakan Malaysia terbuka terhadap negara yang ingin menerima kembali warganya. Sikap itu sejalan dengan keterangannya dalam wawancara podcast bulan lalu: hubungan dan perdagangan dengan Myanmar dapat dikembangkan apabila negara tersebut bersedia menerima kembali para pengungsi.
“Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa kita bisa menjadi teman dan berdagang. Kita bisa menerima Myanmar, tetapi mereka harus menerima kembali pengungsi mereka,” ujar Anwar.
Meski Malaysia menyebut pemulangan dilakukan secara sukarela, latar belakang etnis orang-orang yang telah dikembalikan belum dijelaskan. Ketidakjelasan ini menjadi perhatian kelompok hak asasi, terutama karena warga Rohingya berpotensi termasuk di antara mereka yang terdampak.
Risiko bagi pengungsi Rohingya dan warga yang pulang
Malaysia menampung lebih dari 215.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar pada badan pengungsi PBB. Lebih dari 126.000 di antaranya merupakan Rohingya dari Myanmar. Kelompok ini menghadapi kerentanan khusus karena tidak memperoleh kewarganegaraan penuh di negara asalnya.
Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia sebelumnya memperingatkan meningkatnya permusuhan, retorika diskriminatif, dan serangan daring terhadap Rohingya. PBB dan kelompok hak asasi khawatir mereka dapat kembali menghadapi kekerasan apabila dipulangkan, terutama ketika konflik bersenjata masih berkecamuk.
Kepala HAM PBB Volker Türk memperingatkan bahwa kondisi saat ini tidak tepat untuk pemulangan paksa. “Ini bukan saatnya memulangkan siapa pun secara paksa ke negara yang dilanda pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang sangat berat,” katanya pekan lalu.
Situasi di Negara Bagian Rakhine menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Kelompok bersenjata bertempur melawan militer Myanmar di wilayah itu. Reuters melaporkan serangan udara militer dalam dua pekan terakhir menewaskan sedikitnya 58 orang dan melukai puluhan lainnya. AFP, mengutip laporan terpisah, menyebut sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah pasar di Rakhine pada pekan lalu.
Kelompok hak asasi juga mengingatkan risiko warga yang dipulangkan dapat terkena wajib militer. Dengan konflik yang belum mereda, jaminan keselamatan yang diminta Anwar menjadi salah satu titik penting dalam pembicaraan bilateral tersebut.
Kunjungan junta Myanmar menguji sikap ASEAN
Kunjungan Min Aung Hlaing menjadi salah satu lawatan diplomatik penting baginya sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan memicu perang saudara. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi, menurut angka yang dikutip Reuters.
Sebelumnya, ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing dan pejabat senior Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi karena pemerintah militer dinilai tidak menjalankan peta jalan perdamaian yang disepakati blok tersebut. Kini, sejumlah negara anggota mulai kembali menerima kunjungannya.
Malaysia menjadi negara ASEAN kelima yang menyambut Min Aung Hlaing sejak ia menjadi presiden pada April, setelah Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Perubahan itu memberi konteks lebih luas pada pertemuan di Kuala Lumpur: diplomasi dengan junta kembali berjalan di sejumlah ibu kota, meski persoalan perdamaian dan perlindungan warga Myanmar belum tuntas.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan kedua pemimpin akan membahas upaya yang sedang berlangsung melalui mekanisme ASEAN untuk mencari penyelesaian konflik. Apakah keterlibatan bilateral ini dapat mendorong langkah nyata menuju perdamaian, sekaligus memastikan pemulangan berlangsung aman, akan menjadi ujian bagi komitmen Malaysia dan blok regional tersebut.