DPR Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Usul Inisiatif
DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (6/10/2026). Komisi III menargetkan pembahasan DIM rampung pada 15 Desember.
DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Setelah keputusan itu, Komisi III DPR dijadwalkan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) pada masa sidang mendatang, dengan target pembahasan rampung pada 15 Desember 2026.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Persetujuan anggota dewan menandai perubahan status RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi III menjadi usul inisiatif DPR.
Persetujuan fraksi disampaikan secara tertulis
Sebelum meminta persetujuan sidang, Puan meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU Perampasan Aset. Pendapat tersebut disampaikan secara tertulis. Setelah tahap itu, ia meminta anggota dewan yang hadir menyetujui atau tidak menyetujui RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR.
Dalam forum itu, Puan mengajukan pertanyaan kepada anggota dewan mengenai persetujuan atas RUU usul inisiatif Komisi III tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Para anggota yang hadir menyatakan setuju. Dengan persetujuan tersebut, RUU resmi berstatus sebagai usul inisiatif DPR RI.
“Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan.
Kesepakatan dalam rapat paripurna itu menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan. Namun, status sebagai usul inisiatif DPR tidak berarti RUU tersebut telah disahkan menjadi undang-undang. Tahap berikutnya yang disebut dalam agenda DPR adalah pembahasan DIM oleh Komisi III pada masa sidang mendatang.
Komisi III menargetkan pembahasan selesai 15 Desember
Komisi III DPR akan membahas DIM RUU Perampasan Aset dan menargetkan proses tersebut rampung pada 15 Desember 2026. Target itu menjadi tenggat yang disampaikan setelah rapat paripurna menyetujui perubahan status RUU. Bahan yang tersedia belum merinci jadwal pembahasan per tahap maupun materi DIM yang akan dibahas.
DIM merupakan daftar inventarisasi masalah yang menjadi bahan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Dalam konteks RUU ini, pembahasan oleh Komisi III akan menjadi agenda lanjutan setelah persetujuan paripurna. Belum ada rincian dalam informasi rapat mengenai pasal-pasal yang akan dibahas atau perubahan yang mungkin diusulkan.
Penetapan tersebut juga belum menjelaskan hasil akhir yang akan dicapai dalam pembahasan. Karena itu, target 15 Desember perlu dipahami sebagai sasaran penyelesaian pembahasan DIM yang disampaikan DPR, bukan sebagai tanggal pengesahan RUU menjadi undang-undang. Keputusan akhir akan bergantung pada proses pembahasan selanjutnya.
Tahap lanjutan menjadi perhatian
Perhatian berikutnya tertuju pada agenda Komisi III dan perkembangan pembahasan DIM. Rapat paripurna telah memberi mandat politik berupa persetujuan agar RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR, sementara rincian substansinya masih harus melalui pembahasan berikutnya.
Dengan demikian, perkembangan pada 6 Oktober menjadi penanda dimulainya tahap lanjutan di DPR, bukan akhir proses legislasi. Publik dapat mengikuti apakah Komisi III mampu memenuhi target yang telah disampaikan serta bagaimana pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung pada masa sidang mendatang.