Bareskrim Sita 103 Aset PT DSI Senilai Rp10,23 Miliar
Bareskrim menyita 103 bidang tanah dan bangunan senilai Rp10,23 miliar di Sukoharjo terkait perkara PT DSI. Penelusuran aset berlanjut saat nilai restitusi korban mencapai sekitar Rp1,07 triliun.
Bareskrim Polri menyita 103 bidang tanah dan bangunan di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang ditaksir bernilai Rp10,23 miliar. Aset tersebut terkait penyidikan perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI), perusahaan yang diduga menimbulkan kerugian besar bagi para pemberi pinjaman.
Penyitaan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, seluruh objek kini telah disegel. Langkah ini dilakukan setelah penyidik bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelusuri aliran dana dan memeriksa data kepemilikan aset.
Objek yang diamankan mencakup 86 kavling tanah dengan luas gabungan 7.343 meter persegi serta 17 rumah yang berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Sertifikat hak guna bangunan (HGB) tercatat atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan milik Taufiq Aljufri, Direktur Utama PT DSI.
Data kepemilikan diperiksa ke kantor pertanahan
Informasi mengenai aset itu diperoleh lewat penelusuran bersama OJK. Penyidik kemudian mengonfirmasi status dan catatan kepemilikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelaksanaan penyitaan, aparat juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Surakarta.
Menurut laporan Beritabuana.co, penyitaan didasarkan pada izin Pengadilan Negeri Sukoharjo bernomor 309/PenPid.B-SITA/2026/PN Skh yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026. Aset tersebut masuk dalam penyidikan klaster keempat, yang menyasar PT DSI sebagai korporasi.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Arsal Sahban, menyatakan penelusuran tidak akan berhenti setelah penyitaan di Sukoharjo. Ia menyebut penyidik juga mendalami informasi tentang aset lain di wilayah Surakarta. Arsal menegaskan, “Aset PT DSI dan afiliasinya akan kami kejar ke mana pun disembunyikan, atas nama siapa pun dicatatkan.”
Penegasan itu berkaitan dengan upaya menemukan aset yang dapat diamankan untuk kepentingan perkara dan pemulihan kerugian. Berdasarkan keterangan Bareskrim yang dikutip CNN Indonesia, nilai aset dari seluruh klaster yang telah ditelusuri dan diamankan sudah melampaui Rp500 miliar. Nilai tersebut merupakan capaian gabungan, bukan hanya aset yang baru disita di Sukoharjo.
Nilai kerugian korban jauh lebih besar
Besarnya nilai penyitaan di Sukoharjo masih jauh di bawah jumlah restitusi yang telah dihitung bagi para korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat pengajuan dari 5.102 korban dengan nilai restitusi sekitar Rp1,07 triliun. Angka itu menggambarkan nilai pemulihan yang dihitung berdasarkan permohonan para korban.
Perkara PT DSI ditangani melalui empat klaster. Tiga klaster sebelumnya, menurut Beritabuana.co, telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan untuk ditangani Kejaksaan Negeri Depok. Sementara itu, penyidikan pada klaster keempat masih berjalan dengan perusahaan sebagai pihak yang disasar.
Skala penghimpunan dana turut menjelaskan besarnya perkara. Mengutip hasil pemeriksaan OJK per September 2025, Beritabuana.co melaporkan bahwa sejak 2018 PT DSI menghimpun Rp11,49 triliun dari 23.266 pemberi pinjaman. Dari jumlah tersebut, Rp2,47 triliun disebut belum dikembalikan. Sekitar Rp1,87 triliun di antaranya diduga mengalir ke proyek-proyek fiktif.
Dalam perkara ini, Bareskrim sebelumnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, termasuk Taufiq Aljufri, mantan direktur, komisaris, serta seorang mantan pejabat OJK dan Bursa Efek Indonesia berinisial FH. PT DSI juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Dugaan tindak pidana dan aliran dana tersebut masih menjadi materi penyidikan.
Tim penyidik kini menelusuri informasi aset lain di Surakarta dan membuka kemungkinan pemeriksaan ke wilayah berbeda. Bareskrim belum merinci objek maupun nilai aset yang sedang didalami berikutnya.