Gibran Sampaikan Niat Mundur, LHKPN Catat Rp 27,9 Miliar
Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo. LHKPN yang dikutip bsinews.id mencatat kekayaan Gibran Rp 27,9 miliar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara laporan kekayaan Gibran yang dikutip bsinews.id mencatat total asetnya Rp 27,9 miliar.
Prasetyo mengatakan pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan niat mundur sehubungan dengan dinamika yang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan detikNews dan dikutip bsinews.id, menerangkan adanya niat, bukan bahwa pengunduran diri telah resmi dilakukan.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo.
Informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan catatan terpisah dari kabar niat mundur tersebut. Laporan itu dibuat saat Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Di dalamnya, total kekayaan Gibran tercantum sebesar Rp 27.915.654.176.
Tujuh kendaraan tercatat sejak 2022
Salah satu bagian dalam laporan tersebut adalah kepemilikan tujuh kendaraan, terdiri atas empat mobil dan tiga sepeda motor. Bsinews.id menyebut susunan kendaraan itu tidak berubah dibanding laporan sejak 2022. Seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri.
Mobil yang tercantum meliputi dua Toyota Avanza, satu Isuzu Panther, dan satu Daihatsu Gran Max. Daftar sepeda motornya berisi Honda Scoopy, Honda CB-125, serta Royal Enfield. Dengan demikian, jumlah kendaraan yang tercatat tidak bertambah ataupun berkurang dalam pembaruan yang dibahas laporan itu.
Nilai keseluruhan kendaraan dalam catatan tersebut mencapai Rp 286,5 juta. Toyota Avanza keluaran 2016 menjadi kendaraan dengan nilai pelaporan tertinggi, yakni Rp 75 juta. Adapun nilai paling rendah tercatat pada Honda CB-125 tahun 1974, sebesar Rp 5 juta. Bsinews.id menyebut nilai beberapa kendaraan kini lebih rendah dibanding laporan sebelumnya, meski jenis dan tahun kendaraan tetap sama.
Laporan yang sama menyebut aset Gibran tidak hanya berupa kendaraan. Tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 15,192 miliar, sedangkan surat berharga mencapai Rp 5,552 miliar. Harta bergerak lainnya dilaporkan sebesar Rp 280 juta. Untuk kas dan setara kas, nilainya tercantum Rp 4.357.154.176.
Rincian tersebut memberi gambaran jenis aset yang dilaporkan, tetapi tidak mengubah makna kabar politik yang disampaikan Prasetyo. Nilai kekayaan dalam LHKPN adalah data pelaporan harta, sedangkan pengunduran diri merupakan persoalan berbeda. Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai satu peristiwa atau dianggap saling menjelaskan.
Pernyataan mundur masih berupa niat
Dalam keterangan yang dikutip bsinews.id dari detikNews, Prasetyo mengaitkan pembicaraan Gibran dan Prabowo dengan perkembangan terkait keputusan di MK maupun MA. Ia tidak menyebutkan dalam kutipan tersebut bahwa proses pengunduran diri sudah selesai. Karena itu, informasi yang tersedia hanya memastikan Gibran menyatakan niat kepada Presiden.
Perbedaan antara menyampaikan niat dan telah mundur penting dalam membaca kabar tersebut. Keterangan yang dilaporkan tidak menjabarkan tahapan lanjutan, waktu pengunduran diri, ataupun keputusan resmi setelah pertemuan. Detail itu belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Di sisi lain, angka kekayaan yang diberitakan juga merujuk pada laporan saat Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden. Catatan tujuh kendaraan menunjukkan komposisi yang tetap sejak 2022, sementara nilai sejumlah unit disebut mengalami penyesuaian. Informasi tersebut tidak menjelaskan perubahan pada komponen kekayaan lain dari satu laporan ke laporan berikutnya.
Untuk perkembangan politik berikutnya, keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini masih berupa penjelasan Prasetyo tentang isi pertemuan. Belum ada rincian lanjutan mengenai langkah formal terkait niat Gibran. Sementara itu, data LHKPN yang dikutip tetap menjadi catatan kekayaan pada masa ia menjabat Wakil Presiden.