16.11.2026

Brigjen TK Diperiksa Propam dalam Kasus Penyadapan

Brigjen berinisial TK diperiksa Propam Polri dan keterangannya didalami dalam penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Identitas lengkapnya belum diumumkan.

brigjen-tk-diperiksa-propam-kasus-penyadapan

Brigjen berinisial TK menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri belum mengungkap nama lengkap maupun jabatan TK saat ini, tetapi memastikan keterangannya turut didalami untuk menelusuri peran pihak-pihak dalam perkara tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut TK merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu. Pemeriksaan internal terhadap TK berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Pada saat yang sama, penyidik menggali keterangannya dalam perkara pidana.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny, seperti diberitakan detikNews.

Nama TK muncul dalam pemaparan Kapolri

Inisial TK mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menyampaikan dugaan bahwa Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring, meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada sosok berinisial LSP dan meminta TK melakukan surveillance atau pemantauan. Periode jabatan Ahrie sebagai Plt Kabagmon yang disebut dalam paparan itu berlangsung dari 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Belum ada keterangan terbuka mengenai siapa yang menjadi sasaran pemantauan oleh TK. Identitas lengkapnya juga belum disampaikan Polri. Karena itu, peran TK dalam rangkaian peristiwa tersebut masih menjadi bagian dari pemeriksaan, bukan kesimpulan akhir penyidik.

Pemeriksaan etik berjalan bersama penyidikan

Johnny menyatakan proses Propam dan penyidikan pidana berjalan beriringan. Pemeriksaan etik diarahkan untuk menelusuri dugaan pelanggaran profesi, sementara keterangan TK dipakai penyidik untuk mengurai hubungan dan tindakan setiap pihak. VIVA juga melaporkan bahwa Polri belum menyebutkan nama terang ataupun posisi TK di lingkungan kepolisian.

Perkara ini sebelumnya telah menjerat empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pemaparan Kapolri, LSP disebut sebagai pihak yang diduga memberi perintah kepada Ahrie. Dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka maupun penyebutan peran dalam rapat tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan para pihak.

Polri belum membuka identitas lengkap TK

Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke. Informasi mengenai status penahanan itu disampaikan dalam laporan detikNews.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025. Prabowo kemudian memberhentikan Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November. Polri juga memberhentikan Ahrie dari dinas kepolisian. Rangkaian tindakan tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara yang kini mencakup pemeriksaan internal terhadap TK.

Polri belum merinci kapan pemeriksaan TK akan selesai atau apakah hasilnya akan disampaikan kepada publik pada tahap berikutnya. Untuk saat ini, penyidik masih mendalami keterangannya, sementara Propam memeriksa dugaan pelanggaran profesi secara internal.

Wacanara