Izin Nikel Habis 2014, PT BSJ Diduga Tetap Menambang
Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik menduga perusahaan tetap menambang setelah izinnya berakhir pada 2014.
Meski izin pertambangannya disebut berakhir pada 2014, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) diduga terus menambang nikel di Sulawesi Tenggara hingga 2025. Kejaksaan Agung menetapkan perusahaan itu sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang penyidikannya mencakup periode 2013-2025.
Pengumuman disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Dalam keterangan yang dilaporkan detikNews, penyidik juga menyebut Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ. Namun, penetapan tersangka yang diumumkan Kejagung dalam perkara ini adalah terhadap perusahaan, bukan Arif secara pribadi.
Pembedaan itu penting. Kejagung menyatakan Arif diduga menjadi salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan, sementara keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan lain masih ditelusuri. Belum ada keterangan dalam pengumuman tersebut bahwa Arif telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan.
Dugaan kegiatan tambang berlanjut setelah izin berakhir
Anang mengatakan PT BSJ tetap menjalankan kegiatan penambangan setelah masa izinnya habis. “PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang, sebagaimana dikutip detikNews.
Dugaan aktivitas yang berlangsung sampai 2025 membuat rentang perkara ini cukup panjang. Penyidik sedang mengusut tata kelola komoditas nikel di Sulawesi Tenggara selama lebih dari satu dekade, termasuk dugaan pelanggaran ketentuan izin pertambangan. Status tersangka korporasi menandai bahwa penyidikan kini secara resmi menjerat badan usaha tersebut.
Kejagung menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap PT BSJ. Dasar yang disebut mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Rangkaian pasal yang dipaparkan penyidik memuat dugaan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan pidana tambahan. Perusahaan juga disangkakan dengan pasal terkait pemberian suap dan ketentuan dalam KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum; dugaan yang disampaikan Kejagung belum merupakan putusan pengadilan.
Enam lokasi perusahaan digeledah
Penyidik Jampidsus Kejagung telah menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan. Lokasi yang disebut berada di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Di antaranya kantor PT AMI, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dalam daftar yang disampaikan, beberapa titik lain juga dikaitkan dengan PT AMI, termasuk lokasi tambang di Konawe Utara dan kantor di Buton Tengah. Anang menyebut sebagian perusahaan yang digeledah diduga terafiliasi dengan Arif. Penyidik, kata dia, masih memeriksa hasil penggeledahan untuk mendalami hubungan tersebut. Keterangan itu belum menetapkan bahwa semua perusahaan yang diperiksa melakukan pelanggaran.
Penggeledahan menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri pengelolaan dan hubungan antarperusahaan dalam perkara nikel. Kejagung belum mengumumkan secara rinci barang bukti yang disita dari tiap lokasi ataupun kesimpulan mengenai peran masing-masing perusahaan. Pemeriksaan masih berjalan.
Penyidik telusuri dugaan suap dalam tata niaga
Selain aktivitas tambang setelah izin berakhir, Jampidsus juga mendalami dugaan pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel kepada penyelenggara negara. Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengatakan dugaan pemberian itu berkaitan dengan kemudahan dalam urusan administrasi, produksi, dan penjualan nikel.
Saiful tidak menyebut nama pejabat yang diduga menerima pemberian. Ia menjelaskan penyidik sedang menelusuri kaitan dugaan suap dengan kewenangan pejabat dalam perizinan, kegiatan produksi, serta pengawasan distribusi dan penjualan. Dengan demikian, pihak yang diduga terlibat dan aliran pemberian masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Kasus ini kini mencakup dua jalur pendalaman: dugaan kegiatan pertambangan PT BSJ setelah izin berakhir dan dugaan transaksi yang berkaitan dengan pengurusan serta tata niaga nikel. Kejagung masih mengolah hasil penggeledahan dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara. Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan apakah ada tersangka lain dan bagaimana keterkaitan perusahaan yang diperiksa dengan dugaan korupsi tersebut.