Pekan Persatuan Etnis China Dikritik Aktivis
Pekan Persatuan dan Kemajuan Etnis China 2026 dipromosikan sebagai perayaan keharmonisan, tetapi aktivis menilai undang-undang baru di baliknya mengancam identitas kelompok minoritas.
Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis yang digelar Partai Komunis China (PKC) pada 21–27 September 2026 menuai kecaman. Pemerintah menampilkan kegiatan itu sebagai perayaan keharmonisan 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Namun, bagi warga Uyghur, Tibet, Mongolia Selatan, dan kelompok minoritas lain, agenda tersebut justru dinilai menjadi bagian dari upaya mengikis identitas mereka.
Dalam analisis yang disampaikan Rahima Mahmut dari Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), acara dengan pameran busana tradisional, tarian daerah, dan gambaran keluarga bahagia itu tidak bisa dilepaskan dari undang-undang baru terkait persatuan etnis. Aturan tersebut, menurutnya, memberi dasar hukum bagi kebijakan asimilasi yang dikendalikan negara.
Kontroversi ini berpusat pada makna “persatuan” yang dipromosikan Beijing. Bagi pemerintah China, kegiatan tersebut menggambarkan kebersamaan antarkelompok. Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah persatuan itu memberi ruang bagi bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda.
Undang-undang baru dan kekhawatiran soal identitas
Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis China mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Rahima menyebut aturan itu menjadi landasan pembentukan “Komunitas Bangsa China”, konsep yang menurut analisisnya mengarah pada satu identitas yang disetujui negara, satu narasi sejarah, hierarki bahasa tunggal, serta loyalitas politik mutlak.
Kekhawatiran tersebut, kata Rahima, terasa kuat di kalangan masyarakat Tibet. Hanya beberapa hari setelah undang-undang berlaku, aktivis Tibet Lobga Rangzen meninggal dunia setelah melakukan aksi bakar diri di luar Markas PBB di New York. Rahima menyebut tindakan itu sebagai gambaran tekanan yang dirasakan warga Tibet di tengah kampanye Beijing untuk mengintegrasikan identitas mereka ke dalam kendali negara.
“Aksi keputusasaan tersebut menjadi gambaran atas tekanan mendalam yang dirasakan warga Tibet,” ujar Rahima.
Ia menilai tekanan itu berkaitan dengan pembatasan bahasa, agama, dan tradisi lokal di ruang publik. Pandangan tersebut bertolak belakang dengan citra keharmonisan yang dibawa dalam pekan publisitas. Perbedaan inilah yang membuat acara tersebut dikritik: simbol kebudayaan dipamerkan, sementara kebebasan untuk mempertahankan identitas dinilai semakin terdesak.
Kesaksian dan tuduhan terkait warga Uyghur
Rahima juga menguraikan situasi yang dialami warga Uyghur di Xinjiang. Ia menyebut adanya pengandangan massal, kerja paksa, sterilisasi dan aborsi paksa, serta kekerasan seksual di kamp tahanan. Uyghur Tribunal, menurut bahan analisis tersebut, menyimpulkan tindakan China memenuhi unsur genosida. Klaim-klaim ini menjadi bagian dari dasar kecaman terhadap kebijakan Beijing, bukan gambaran yang ditampilkan dalam perayaan resmi.
Program “Become Family” turut disorot. Dalam program itu, kader dan pejabat pemerintah disebut dikirim untuk tinggal di rumah warga Uyghur, terutama keluarga yang pria atau kepala keluarganya ditahan. Rahima menilai praktik tersebut memasuki ruang privat keluarga. Ia juga menyatakan anak-anak dipisahkan dari orang tua dan ditempatkan di panti asuhan negara, sementara sejumlah cendekiawan, budayawan, akademisi, dan pemimpin agama Uyghur masuk ke sistem penjara.
Pengawasan, menurut Rahima, memperkuat tekanan tersebut. Ia menyebut pemanfaatan pelacakan digital, basis data kepolisian, pengumpulan DNA massal, dan pendidikan politik wajib untuk memantau kehidupan warga, dari kehamilan hingga praktik keagamaan dan percakapan di rumah.
Pariwisata dan jangkauan kebijakan lintas negara
Rahima menilai promosi pariwisata di Xinjiang juga berperan membentuk persepsi publik. Tarian, pasar tradisional, dan pemandangan alam ditampilkan untuk menggambarkan situasi yang normal dan sejahtera. Pada saat yang sama, ia menyatakan suara korban dan keluarga yang terpisah dibungkam melalui intimidasi serta pemutusan akses komunikasi.
Kritik lain menyangkut jangkauan undang-undang baru tersebut. Menurut Rahima, aturan itu mengklaim kewenangan atas tindakan di luar negeri yang dianggap merusak persatuan etnis. Ia memperingatkan ketentuan tersebut dapat menjadi payung bagi represi transnasional, termasuk intimidasi terhadap diaspora, ancaman kepada keluarga di China, dan upaya membungkam kritik di luar negeri.
Rahima meminta pemerintah negara-negara Barat tidak melihat persoalan ini semata-mata sebagai tragedi lokal. Ketergantungan ekonomi dan rantai pasok global yang terhubung dengan pasar China, termasuk dugaan keterkaitan dengan kerja paksa, disebutnya dapat membuat pelanggaran berlalu tanpa konsekuensi nyata.
Pekan publisitas itu pun membuka perdebatan yang lebih luas: apakah kepentingan ekonomi akan ditempatkan di atas martabat manusia dan penegakan hukum internasional. Bagi para pengkritik, persatuan tidak seharusnya mensyaratkan hilangnya identitas. Perhatian dunia terhadap pelaksanaan undang-undang baru dan kondisi kelompok minoritas akan menjadi ukuran penting setelah perayaan berakhir.