Operasi Patuh 2026 Sasar Pengendara Lawan Arah
Operasi Patuh 2026 menyasar pengendara yang melawan arah hingga 8 November. Pelanggar rambu dapat dikenai kurungan maksimal dua bulan atau denda Rp 500.000.
Pengendara yang nekat melawan arah menjadi salah satu sasaran Operasi Patuh 2026. Pelanggaran ini bukan sekadar jalan pintas yang berisiko ditegur atau ditilang, tetapi juga dapat memicu tabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah semestinya. Operasi kepolisian tersebut berlangsung hingga 8 November 2026.
Korlantas Polri menyebut penertiban difokuskan pada peningkatan disiplin berlalu lintas dan pencegahan kecelakaan. Petugas ditempatkan di titik rawan kecelakaan atau black spot, serta lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran atau trouble spot. Informasi mengenai sasaran operasi dan ketentuan hukumnya juga dilaporkan detikOto.
Melawan arus kerap dilakukan untuk memangkas waktu perjalanan, menghindari putaran balik, atau karena pengendara merasa sedang terburu-buru. Namun, jarak yang ditempuh dengan cara itu justru mempertemukan kendaraan dari arah berlawanan dalam ruang yang sama. Risiko terbesarnya adalah tabrakan, yang dapat berakibat fatal.
Petugas ditempatkan di lokasi berisiko
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin mengatakan keberadaan polisi di jalan harus berkontribusi langsung terhadap keselamatan warga. Penempatan personel di titik rawan, menurut dia, merupakan bagian dari upaya mencegah kecelakaan dan mendorong pengendara mematuhi aturan.
“Kami turun ke titik-titik rawan karena di sanalah nyawa paling dipertaruhkan. Polantas harus hadir dan memberi arti, yaitu memastikan setiap pengguna jalan pulang dengan selamat,” ujar Aries.
Risiko dari melawan arah tidak berhenti pada orang yang mengendarai kendaraan. Pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki, bisa ikut terdampak ketika terjadi benturan atau pengendara melakukan manuver mendadak untuk menghindari kendaraan dari depan. Karena itu, pelanggaran tersebut menjadi perhatian dalam operasi yang juga menyasar pencegahan kecelakaan.
Aries mengingatkan bahwa penghematan waktu beberapa menit tidak sebanding dengan kemungkinan kehilangan nyawa. Keselamatan pengendara lain dan keluarga yang menunggu di rumah turut dipertaruhkan. Pesan tersebut menegaskan bahwa keputusan melawan arus bukan tindakan yang risikonya hanya ditanggung pelanggar.
Rambu dan marka menjadi dasar penindakan
Larangan melawan arah berkaitan dengan kewajiban pengendara mematuhi rambu dan marka jalan. Dalam ketentuan yang dirujuk Korlantas, Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan pengemudi mengikuti rambu perintah maupun larangan serta marka jalan.
Ketika arah perjalanan sudah ditentukan oleh rambu atau marka, pengendara tidak dapat memilih jalur berlawanan hanya karena dianggap lebih praktis. Ketentuan itu berlaku sebagai bagian dari aturan berkendara di jalan, bukan sekadar imbauan selama operasi berlangsung.
Adapun sanksi yang dijelaskan dalam laporan detikOto merujuk pada Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Besaran tersebut merupakan batas maksimum yang disebut dalam aturan, bukan berarti setiap pelanggaran otomatis dikenai denda maksimal.
Operasi berlangsung sampai 8 November
Operasi Patuh 2026 tidak hanya diarahkan untuk menindak pelanggaran setelah terjadi. Fokus pada lokasi rawan menunjukkan bahwa kehadiran petugas juga dimaksudkan untuk menekan peluang kecelakaan. Pengawasan di titik-titik tersebut menjadi salah satu cara kepolisian mengingatkan pengendara agar mengikuti arah perjalanan yang telah ditetapkan.
Bagi pengguna jalan, pilihan paling aman tetap mengikuti rambu, marka, dan arah lalu lintas, sekalipun harus menempuh perjalanan lebih jauh atau mencari putaran yang sesuai. Jalan pintas dengan melawan arus dapat menghadirkan kendaraan dari arah berlawanan secara tiba-tiba, sementara ruang untuk menghindar terbatas.
Korlantas menyatakan operasi berjalan sampai 8 November 2026. Selama periode itu, pelanggaran melawan arah tetap menjadi perhatian petugas, terutama di lokasi yang dinilai rawan kecelakaan maupun pelanggaran.