Gugatan SK Penyetaraan Gibran Memanas di PTUN
Denny Indrayana meminta gugatan atas SK penyetaraan pendidikan Gibran dicabut karena dokumen dasar keputusan dinilai belum dihadirkan. Kemendikdasmen dan kuasa hukum Gibran menolak permintaan tersebut.
Sidang gugatan terhadap surat keputusan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berakhir dengan aksi keluar ruang sidang. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, meminta gugatan dicabut setelah mempersoalkan dokumen yang menurutnya menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut. Permohonan itu ditolak pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran.
Perkara bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). CNN Indonesia melaporkan, gugatan didaftarkan pada 15 Juli 2026. Persidangan telah berlangsung beberapa kali sejak Agustus.
Sidang pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengagendakan jawaban tergugat II intervensi secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat. Namun, perhatian sidang beralih ketika Denny menyampaikan surat pencabutan gugatan kepada majelis hakim.
Dokumen penyetaraan dipersoalkan penggugat
Denny menjelaskan pencabutan diajukan karena pihaknya menilai dokumen yang mendasari penerbitan surat penyetaraan belum ditampilkan oleh tergugat. Ia menyebut sejumlah berkas yang, menurut pemahaman timnya dari persidangan di Mahkamah Konstitusi, semestinya dapat menjelaskan proses pendidikan Gibran.
Dokumen yang disebut Denny meliputi sertifikat kehadiran di UTS Insurances, transkrip nilai untuk tiga semester yang dikaitkan dengan keterangan bahwa Gibran mengikuti kuliah, serta bukti pendaftaran atau enrollment. Ia mengatakan berkas tersebut dibutuhkan untuk menguji dasar administratif surat penyetaraan, yang menjadi objek gugatan.
“Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu,” kata Denny dalam sidang, seperti diberitakan detikNews. Ia menyatakan pihaknya telah berupaya memperoleh dokumen tersebut sejak perkara di MK. Menurutnya, dokumen itu seharusnya berada dalam penguasaan Kemendikdasmen sebagai pihak yang menerbitkan keputusan.
Gugatan PT Mercy Toga Kirana meminta majelis menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah. Penggugat juga mendalilkan keputusan itu bermasalah dari sisi substansi dan prosedur, termasuk soal kewenangan pejabat penerbit dan pemenuhan format elektronik.
Dalam petitumnya, penggugat meminta tergugat mencabut keputusan tersebut secara permanen dan menghapusnya dari register negara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Mereka juga meminta jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi administratif yang diajukan pada 11 Februari 2026. Seluruh tuntutan itu masih berupa permintaan penggugat, bukan putusan majelis.
Tergugat dan kuasa hukum Gibran menolak pencabutan
Majelis hakim kemudian meminta Kemendikdasmen dan pihak Gibran menyatakan sikap atas permohonan pencabutan. Perwakilan Kemendikdasmen menyampaikan keberatan. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, juga menolak, dengan alasan perkara telah diperiksa dan pencabutan memerlukan persetujuan tergugat.
Rullyandi menilai langkah penggugat itu menunjukkan mereka tidak serius melanjutkan perkara. Ia menyampaikan keberatan tersebut di hadapan majelis, setelah Denny menjelaskan alasan pencabutan. Dengan penolakan itu, tidak ada kesepakatan para pihak di ruang sidang mengenai permohonan tersebut.
Hakim mengingatkan Kemendikdasmen bahwa dokumen yang diminta penggugat berkaitan dengan kepercayaan terhadap proses penerbitan keputusan. “Tidak ada alasan untuk tidak diserahkan,” ujar hakim, sebagaimana dikutip detikNews. Hakim juga menekankan bahwa persidangan merupakan tempat bagi tergugat untuk menjelaskan dan menunjukkan dasar keputusan yang dipersoalkan.
Sesudah pihak tergugat menyatakan keberatan, Denny meminta izin meninggalkan sidang. Ia kemudian keluar dari ruang persidangan bersama tim kuasa hukumnya. CNN Indonesia melaporkan, Denny juga menyampaikan pencabutan gugatan dan aksi walk out melalui akun Instagram pribadinya.
Keputusan pencabutan belum menjadi putusan perkara
Surat keputusan yang disengketakan diterbitkan pada 2019. Menurut CNN Indonesia, keputusan itu menjadi dasar penilaian administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum saat memeriksa persyaratan pendidikan Gibran. Perkara di PTUN ini berfokus pada keabsahan tindakan administrasi tersebut, bukan pada penetapan baru mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Hingga sidang 29 Oktober, permintaan pencabutan yang diajukan penggugat belum dapat disamakan dengan berakhirnya perkara. Pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran telah menyatakan penolakan, sementara majelis mengingatkan pentingnya dokumen yang diminta. Bahan pemberitaan yang tersedia belum menjelaskan keputusan majelis atas surat pencabutan itu atau jadwal sidang berikutnya.