Hercules Ultimatum Ara soal Lahan Tanah Abang
Hercules memperingatkan Maruarar Sirait dalam sengketa lahan Tanah Abang. Ara menyebut tanah yang direncanakan untuk rusun itu merupakan aset negara milik PT KAI.
Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal melontarkan peringatan keras kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait sengketa lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hercules mengklaim tanah yang dipersoalkan telah ia bebaskan dengan uang puluhan miliar rupiah, sedangkan Maruarar menyatakan lahan itu merupakan aset negara milik PT KAI.
Perselisihan tersebut mencuat setelah Hercules berunjuk rasa di depan kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin (19/10). Dalam video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, ia meminta Maruarar tidak menggunakan cara-cara yang menurutnya pernah dilakukan sebelum menjadi menteri.
“Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu,” ujar Hercules dalam video itu. Ia juga menyebut dirinya mendukung Maruarar jika sang menteri bertindak benar, tetapi memperingatkan bahwa mereka bisa berhadapan apabila lahan tersebut diambil hingga merugikan dirinya.
Hercules mengaku membebaskan lahan dengan uang puluhan miliar
Hercules mengatakan tanah yang disengketakan bukan lahan kosong. Menurut dia, lahan itu telah dibebaskan menggunakan uangnya dan dikosongkan dengan biaya puluhan miliar rupiah. Ia memperingatkan agar status Maruarar sebagai menteri tidak digunakan untuk mengambil langkah yang merugikan masyarakat maupun dirinya.
Dalam pernyataannya, Hercules juga menyinggung perjalanan politik Maruarar. Ia menyebut pernah mengenal Ara sebelum menjabat menteri dan menuding mantan politikus itu masih membawa “otak nakal” dari masa sebelumnya. Tuduhan tersebut disampaikan Hercules dalam rekaman yang beredar melalui akun media sosial GRIB Jaya.
Hercules tidak menyebut secara rinci lokasi lahan yang ia maksud dalam pernyataannya. Namun, beberapa waktu sebelumnya ia sempat bertemu Maruarar di sebuah lahan dekat rel kereta api di Tanah Abang. Lokasi itu menjadi bagian dari polemik karena direncanakan untuk pembangunan rumah susun.
Hercules dan GRIB Jaya menyatakan lahan tersebut berkaitan dengan ahli waris bernama Sulaeman Effendi. Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, sebelumnya mengatakan tanah itu bukan milik PT KAI, melainkan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo.
Maruarar menyebut lahan Tanah Abang aset negara
Maruarar membantah klaim bahwa lahan tersebut merupakan milik pihak yang didukung Hercules. Ia mengatakan telah memeriksa status tanah kepada sejumlah pihak, antara lain BPN, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
“Menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” kata Maruarar pada Rabu (21/10), seperti dikutip dari detikcom. Ia menyebut lahan itu merupakan aset PT KAI dan direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun untuk masyarakat.
Maruarar mengatakan rencana pembangunan belum dapat dijalankan karena masih ada gugatan. Ia menegaskan pemerintah perlu menggunakan aset negara untuk membantu masyarakat, dengan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Wilson menyatakan klaim ahli waris didasarkan pada hak verponding yang diterbitkan pada masa pemerintahan Belanda dan kemudian dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946. Ia juga merujuk surat keterangan PM 1 dari lurah setempat, yang menurutnya menunjukkan ahli waris menguasai secara fisik lahan tersebut pada 2004 hingga 2007 dan terus menempatinya.
Sengketa lahan berlanjut di pengadilan
Wilson turut mempersoalkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang menjadi dasar klaim PT KAI. Menurut dia, HPL itu terbit pada 2008 melalui proses administrasi di Kementerian Perhubungan berdasarkan Verponding Nomor 14399, yang ia sebut berada di lokasi berbeda dari Tanah Abang.
Perbedaan dasar klaim tersebut kini dibawa ke jalur hukum. Ahli waris Sulaeman Effendi, dengan bantuan Hercules dan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, menggugat perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.
Dengan adanya gugatan, status lahan dan rencana pembangunan rusun masih menunggu proses hukum. Pemeriksaan bukti dan keputusan pengadilan akan menjadi bagian penting untuk menentukan klaim kepemilikan yang berlaku, sementara kedua pihak telah menyampaikan posisi masing-masing kepada publik.