Insentif SPPG Rp2 Ribu per Porsi Mulai 5 Oktober
BGN mengubah insentif SPPG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026. Skema baru dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Rp2.000 per porsi makanan mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif Rp6 juta per hari. Perubahan insentif SPPG ini membuat besaran yang diterima dihitung secara proporsional menurut jumlah porsi yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Insentif SPPG dihitung Rp2.000 per porsi
Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam ketentuan itu, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, skema sebelumnya memberikan insentif yang sama, yakni Rp6 juta per hari, kepada SPPG dengan jumlah penerima manfaat berbeda-beda. BGN kemudian menyesuaikan mekanisme tersebut menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang dibagikan.
Perhitungan proporsional berarti nilai insentif mengikuti volume layanan yang menjadi dasar penyaluran. Dalam skema ini, jumlah penerima manfaat yang dilayani menjadi unsur yang menentukan jumlah porsi makanan dan insentif yang diterima SPPG.
Rincian alokasi Rp15.000 untuk penerima manfaat
Menurut Sudaryono, nilai Rp2.000 per porsi merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 bagi setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, serta Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Pemisahan alokasi ini membedakan biaya makanan, operasional, dan insentif layanan dalam satu nilai per penerima manfaat. Insentif ketersediaan dan mutu layanan sendiri ditempatkan sebagai bagian yang terpisah dari biaya makanan maupun operasional.
Kapan dapur SPPG tidak menerima insentif?
BGN menegaskan bahwa dapur SPPG memperoleh insentif ketika beroperasi dan memberikan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dapur mendapatkan suspend sehingga tidak dapat beroperasi, insentif tidak diberikan.
Ketentuan serupa berlaku saat SPPG tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kondisi tertentu yang membuat kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Sudaryono mencontohkan bencana alam di NTT dan kebakaran hutan atau karhutla di beberapa titik yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Dalam kondisi tersebut, dapur SPPG tidak melayani penerima manfaat untuk MBG sehingga insentif juga tidak diberikan.
Dalam pengertian umum, insentif adalah tambahan imbalan yang dikaitkan dengan pelaksanaan layanan atau pencapaian dasar tertentu. Pada perubahan ini, dasar pemberian insentif SPPG dikaitkan dengan porsi makanan yang dibagikan dan berlangsungnya operasi dapur.
Dasar jumlah porsi untuk operasional dan insentif SPPG
Jumlah porsi yang digunakan sebagai dasar SPPG memasak, memperoleh penggantian operasional, dan menerima insentif mengacu pada surat penetapan terakhir. Surat itu diberikan kepada masing-masing dapur SPPG di setiap wilayah.
Penggunaan surat penetapan terakhir membuat dasar jumlah porsi terhubung dengan penetapan yang berlaku bagi setiap dapur. Karena jumlah penerima manfaat antar-SPPG dapat berbeda, nilai insentif yang diterima juga dapat berbeda sesuai dasar porsi tersebut.
Poin Penting
- Skema insentif SPPG berubah mulai 5 Oktober 2026.
- Insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan.
- Rp2.000 itu merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat.
- Insentif diberikan ketika dapur SPPG beroperasi dan melayani penerima manfaat.
- Dasar jumlah porsi mengacu pada surat penetapan terakhir untuk setiap dapur SPPG di wilayahnya.
Alasan BGN mengubah skema insentif SPPG
Sudaryono menyatakan perubahan mekanisme dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan. Menurutnya, pendekatan baru itu bukan pemerataan dengan nilai yang sama untuk seluruh SPPG, melainkan penghitungan yang membedakan jumlah penerima manfaat besar dan kecil.
BGN juga berharap perubahan tersebut mengakhiri perebutan penerima manfaat. Sudaryono menyebut harapannya agar dapur kecil tidak menjadi overload akibat terlalu banyak penerima manfaat, sementara dapur besar tidak kurang optimal karena menerima porsi yang lebih kecil.
Pertanyaan Seputar Insentif SPPG
Kapan skema insentif SPPG Rp2.000 per porsi berlaku?
Skema tersebut berlaku mulai 5 Oktober 2026.
Berapa insentif SPPG sebelum perubahan?
Sebelum perubahan, insentif bagi setiap SPPG sebesar Rp6 juta per hari.
Apakah SPPG tetap mendapat insentif saat tidak beroperasi?
Tidak. BGN menyatakan insentif tidak diberikan apabila dapur tidak beroperasi, termasuk ketika mendapat suspend atau tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional maupun kondisi tertentu.
Apa dasar penentuan jumlah porsi SPPG?
Dasarnya adalah surat penetapan terakhir yang diberikan kepada masing-masing dapur SPPG di setiap wilayah.
Penerapan insentif SPPG Rp2.000 per porsi menempatkan jumlah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat sebagai dasar penghitungan, sekaligus mengaitkan pemberian insentif dengan operasional dapur dan layanan MBG yang berjalan.