Dana Siap Pakai BNPB Diduga Mengalir ke Saham MDLA
KPK menduga dana siap pakai BNPB mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima Setiawan dan digunakan untuk membeli saham MDLA senilai Rp30,98 miliar. Perkara ini juga mencakup dugaan suap pengadaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB sekaligus adik mantan kepala lembaga itu. Sebagian dana tersebut, menurut penyidik, digunakan untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) senilai Rp30,98 miliar.
Saham itu dibeli melalui PT Alfa Veritas Energizer (AVE), dengan kepemilikan 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen. KPK menghitung nilainya berdasarkan harga Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026.
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana. Dugaan penyimpangan dalam penggunaannya kini menjadi bagian dari penyidikan korupsi pengadaan di BNPB yang telah menyeret lima orang sebagai tersangka.
Dugaan aliran dana dari pengadaan BNPB
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, penyidik menemukan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa BNPB. Pada periode 2024 hingga 2026, lembaga itu bermitra dengan sejumlah penyedia melalui metode penunjukan langsung. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan Bima.
Nilai pengadaan yang disebut KPK mencapai sekitar Rp148 miliar. Rinciannya, Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.
Menurut penyidik, dana yang mengalir kepada perusahaan terafiliasi diduga tidak seluruhnya digunakan sesuai tujuan pengadaan. Sebagian di antaranya diduga dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham MDLA melalui PT AVE.
KPK menyebut skema penunjukan langsung itu berkaitan dengan rencana kerja kolaboratif. Pengadaan disiapkan agar kebutuhan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat. Namun, menurut KPK, dalam pelaksanaannya terdapat indikasi konflik kepentingan dan dugaan keuntungan bagi pihak di lingkungan BNPB maupun swasta.
KPK mengusut dugaan suap dalam dua klaster
Penyidik membagi perkara ini ke dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap. Pada klaster kedua, seorang tenaga ahli Kepala BNPB berinisial RIC diduga meminta fee kepada vendor yang memperoleh paket pengadaan pada 2026.
KPK menyebut RIC diduga menerima Rp2,38 miliar dari GER, direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), perusahaan swasta yang menjadi penyedia barang. Pada periode yang sama, GER juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada GPS, kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen di Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
GPS juga diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dollar AS, 9.000 dollar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas 192 gram. KPK menyebut barang dan uang tersebut berasal dari vendor penyedia pengadaan di BNPB.
Dalam operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026 di Jakarta, KPK mengamankan 15 orang. Barang bukti yang disita bernilai Rp5,47 miliar, terdiri atas mata uang asing, uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto.
Lima tersangka dan fungsi dana kebencanaan
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, RIC atau Rirchard Erlangga, GPS atau Gabriel Purwaka Sigit, SNG atau Syifa Nrika Ghifarin, serta GER atau Gery Prasetiawan. Bima disebut sebagai tenaga ahli BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Dalam perkara ini, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan tersangka dan dugaan keterlibatan mereka merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan; dugaan tersebut belum menjadi putusan pengadilan.
KPK menjelaskan DSP dapat dicairkan untuk kebutuhan tertentu, antara lain ketika status keadaan darurat atau keadaan tertentu ditetapkan. Pencairan juga dimungkinkan berdasarkan pertimbangan risiko bencana yang ditetapkan Kepala BNPB, serta untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
Dana itu pernah digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera. Karena peruntukannya berkaitan langsung dengan kebutuhan darurat, pengusutan aliran anggaran ini akan menjadi ujian bagi pengawasan pengadaan dan pertanggungjawaban dana kebencanaan.